Page 398 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 OKTOBER 2020
P. 398
Judul Perjalanan UU Cipta Kerja: Diusulkan Pemerintah, Dibahas 64 Kali
Rapat
Nama Media sindonews.com
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://nasional.sindonews.com/read/188674/12/perjalanan-uu-cipta-
kerja-diusulkan-pemerintah-dibahas-64-kali-rapat-1602051005
Jurnalis Kiswondari
Tanggal 2020-10-07 13:58:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Ringkasan
Perjalanan Undang-Undang Omnibus Law tentang Cipta Kerja (UU Ciptaker) usulan pemerintah
sudah memulai perjalanannnya sejak 17 Desember 2019.
Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja masuk ke dalam 248 Program Legislasi Nasional
(Prolegnas) Jangka Menengah tahun 2020-2024 yang disahkan DPR, pemerintah dan DPD dalam
Rapat Paripurna DPR.
PERJALANAN UU CIPTA KERJA: DIUSULKAN PEMERINTAH, DIBAHAS 64 KALI
RAPAT
Perjalanan Undang-Undang Omnibus Law tentang Cipta Kerja (UU Ciptaker) usulan pemerintah
sudah memulai perjalanannnya sejak 17 Desember 2019.
Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja masuk ke dalam 248 Program Legislasi Nasional
(Prolegnas) Jangka Menengah tahun 2020-2024 yang disahkan DPR, pemerintah dan DPD dalam
Rapat Paripurna DPR.
Di waktu yang sama, RUU Ciptaker juga disahkan dalam 50 RUU Prolegnas Prioritas tahun 2020.
Selain RUU Ciptaker, pemerintah juga mengusulkan beberapa omnibus law dalam Prolegnas di
antaranya RUU tentang Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan untuk Penguatan Perekonomian
(Prioritas 2020) dan RUU tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
Pada 12 Februari 2020, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengutus enam menteri sekaligus yakni,
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Hukum dan
HAM Yasonna H Laoly, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, Menteri Agraria dan Tata Ruang
Sofyan Djalil dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya untuk menyerahkan
draf, naskah akademik (NA) RUU Ciptaker beserta Surat Presiden (Surpres) langsung ke DPR
yang diterima langsung Ketua DPR dan empat Wakil Ketua.
397
