Page 401 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 OKTOBER 2020
P. 401
Menurutnya, selama pembahasan RUU itu DPD telah menyampaikan aspirasi daerah yang telah
disiapkan oleh masing-masing Komite.
"Kami berkepentingan untuk menjaga agar tidak terjadi degradasi kewenangan pemerintah
daerah dalam pembahasan RUU Cipta Kerja dalam 56 kali rapat Panja mulai 20 April hingga 3
Oktober 2020," ungkap Hasan dalam keterangannya, Rabu (7/10).
Senator asal Kalimantan Utara ini mengatakan terkait dengan substansi perubahan UU Nomor
13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, DPD telah menyampaikan analisis substansi dalam
daftar inventarisasi masalah (DIM) yang menyatakan ketidaksetujuannya terhadap norma-norma
baru yang diusulkan dalam RUU tentang Cipta Kerja.
DPD bahkan mengusulkan untuk kembali ke UU eksisting atau dicabut dari RUU tentang Cipta
Kerja.
"Penolakan DPD RI terhadap klaster UU Ketenagakerjaan juga telah disampaikan ketua PPUU
mewakili DPD pada rapat kapoksi dengan pimpinan DPR RI," ungkap Hasan.
Menurutnya, dalam setiap pembahasan, DPD tak pernah berhenti mendesak agar kewenangan
daerah tetap diakomodasi dalam RUU Cipta Kerja. Dia menjelaskan dikembalikannya
kewenangan daerah dari draf awal merupakan bukti perjuangan DPD untuk menjaga prinsip
otonomi daerah.
Dia berpendapat pilihan politik desentralisasi yang mengharuskan penataan urusan di daerah
tidak sepenuhnya dilaksanakan pemerintah pusat. Namun, harus menyinergikan dan
mengintegrasikan pembangunan daerah dalam bingkai satu kesatuan antara pemerintah pusat
dan pemda.
Namun demikian, ungkap Hasan, tidak semua usulan DPD diakomodasi sebagaimana
disampaikan dalam pandangan mini DPD pada pengambilan keputusan pembahasan tingkat I
RUU Cipta Kerja 3 Oktober 2020.
Menurut Hasan, kesulitan DPD memuluskan usulannya untuk diakomodasi dalam proses
pembentukan RUU Cipta Kerja ini disebabkan keterbatasan kewenangan DPD.
Dia menegaskan DPD sebagai lembaga negara seharusnya diberikan kewenangan yang cukup
dalam pengambilan keputusan.
Hasan mengatakan dalam Pasal 22D UU MD3, DPD hanya dapat mengajukan dan ikut membahas
berbagai UU. Namun, kewenangan pengambilan keputusan tidak diberikan kepada DPD.
"Jika ingin DPD lebih maksimal memperjuangkan kepentingan daerah, harusnya ada penguatan
kewenangan DPD entah melalui revisi UU MD3 atau amendemen konstitusi," katanya.
Lebih lanjut, Hasan mengajak semua pihak untuk menahan diri dan menghormati keputusan
yang telah diambil.
Adapun mengenai ketidaksetujuan sebagian masyarakat mengenai substansi Omnibus Law UU
Cipta Kerja sebaiknya disampaikan dengan cara yang baik melalui saluran-saluran yang
diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan serta tetap mengedepankan protokol
kesehatan.
(boy/jpnn) Jangan Sampai Ketinggalan Video Pilihan Redaksi ini:.
400
