Page 484 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 OKTOBER 2020
P. 484
Dia menegaskan, penyusunan klaster ketenagakerjaan memperhatikan hasil putusan Mahkamah
Konstitusi atas uji materi UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan.
Tentang berbagai substansi yang ditentang Serikat Buruh, Menaker mengatakan, UU Cipta Kerja
mengatur syarat-syarat dan perlindungan hak bagi pekerja/buruh kontrak atau perjanjian kerja
waktu tertentu (PKWT) yang menjadi dasar dalam penyusunan perjanjian kerja. UU Cipta Kerja
juga mengatur perlindungan tambahan berupa kompensasi kepada pekerja/buruh pada saat
berakhirnya PKWT.
Syarat-syarat dan perlindungan hak bagi pekerja/buruh dalam kegiatan alih daya (outsourcing)
masih tetap dipertahankan. Bahkan RUU Cipta Kerja memasukkan prinsip pengalihan
perlindungan hak-hak bagi pekerja/buruh apabila terjadi pergantian perusahaan alih daya.
Ihwal ketentuan waktu kerja dan waktu istirahat, kata Ida, tetap diatur seperti UU 13/2003 dan
menambah ketentuan baru mengenai pengaturan waktu kerja dan waktu istirahat pada sektor
usaha dan pekerjaan tertentu. Hal ini untuk mengakomodasi tuntutan perlindungan
pekerja/buruh pada bentuk-bentuk hubungan kerja dan sektor tertentu yang di era ekonomi
digital saat ini berkembang secara dinamis.
RUU Cipta Kerja tetap mengatur hak-hak dan perlindungan upah bagi pekerja/buruh
sebagaimana peraturan perundang-undangan yang ada (UU 13/2003 dan PP 78/2015) dan
selanjutnya akan diatur dalam Peraturan Pemerintah yang baru.
Tetap Dipertahankan Menaker Ida Fauziyah menambahkan, terdapat penegasan variabel dan
formula dalam penetapan upah minimum berdasarkan pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Selain
itu, ketentuan mengenai Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) tetap dipertahankan. UU Cipta
Kerja juga menghapus ketentuan mengenai penangguhan pembayaran upah minimum.
Dalam rangka perlindungan kepada pekerja/buruh yang menghadapi proses PHK, UU Cipta Kerja
tetap mengatur ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara PHK. UU tetap memberikan ruang
bagi Serikat Pekerja/Serikat Buruh dalam memperjuangkan kepentingan anggotanya yang
sedang mengalami proses PHK.
Kemudian dalam rangka memberikan jaminan sosial bagi pekerja/buruh yang mengalami PHK,
RUU Cipta Kerja mengatur ketentuan mengenai program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP)
yang manfaatnya berupa uang tunai, akses informasi pasar kerja dan pelatihan kerja.
Menaker menyatakan, agar serikat buruh bisa menerima UU Cipta Kerja, pihaknya akan
mengintensifkan dialog dengan pemangku kepentingan, utamanya unsur pekerja/buruh dan
pengusaha dengan dibantu jejaring kementerian/lembaga terkait serta pemerintah daerah,
khususnya dinas-dinas yang membidangi urusan ketenagakerjaan di daerah.
"Selain itu, kami segera menyusun peraturan pelaksanaan UU Cipta Kerja dalam bentuk
Peraturan Pemerintah dan peraturan lain dibawahnya untuk meyakinkan kepada pekerja/buruh
bahwa amanat perlindungan terhadap hak-hak pekerja/buruh sebagaimana diatur dalam UU
Cipta Kerja dapat segera dijalankan," kata Ida.
Editor : Abdul Aziz (abdul_aziz@investor.co.id).
483
