Page 486 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 OKTOBER 2020
P. 486
"Tentu saya hormati keberatan-keberatan yang disampaikan saudara kita yang dari pekerja,"
ujar anggota Komisi IX DPR RI Rahmad Handoyo itu kepada Kantor Berita Politik RMOL , Rabu
(7/10).
Namun demikian, dia menjelaskan bahwa UU Ciptaker sudah disahkan DPR dan segera
diundangkan dalam lembaran negara.
Artinya, jika ada pihak yang masih keberatan dengan kehadiran UU ini bisa menempuh jalur
konstitusional, yaitu dengan mengajukan judicial review (JR) ke Mahkamah Konstitusi (MK).
"Masih ada upaya hukum setelah resmi diundangkan seluruhnya, yang merasa keberatan ada
ruang hukum untuk mengajukan judicial review di MK. Di sinilah, yang keberatan untuk
mengajukan argumen keberatan sehingga Hakim MK pasti akan adil memutusakan," katanya.
Menurutnya, jika sudah ada judicial review terhadap UU Omnibus Law Cipta Kerja dari
masyarakat dan diputuskan oleh hakim MK. Maka, seluruh rakyat akan menghormati keputusan
itu termasuk pemerintah.
Gencar Lakukan Deklarasi, PDIP Ingatkan KAMI Tak Perkeruh Suasana Di Tengah Pandemik
"Semua rakyat akan menghormati keputusan MK tersebut," tandasnya.
EDITOR: WIDIAN VEBRIYANTO Tag: PDIP RAHMAD HANDOYO MK UU CIPTAKER .
485
