Page 491 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 OKTOBER 2020
P. 491
Judul Buruh Serukan Mogok Nasional, Menaker Ajak Duduk Bersama
Nama Media Riau Post
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL Pg1&7
Jurnalis Jpg
Tanggal 2020-10-07 11:48:00
Ukuran 305x299mmk
Warna Warna
AD Value Rp 170.800.000
News Value Rp 1.708.000.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
neutral - Kahar S Cahyono (Ketua Departemen Komunikasi dan Media Konfederasi Serikat
Pekerja Indonesia) Kami tetap menggelar aksi mogoknasion-al selama tiga hari
negative - Kahar S Cahyono (Ketua Departemen Komunikasi dan Media Konfederasi Serikat
Pekerja Indonesia) Sikap KSPI tidak berubah. Tetap melakukan mogok nasional, sebagai bentuk
protes terhadap disahkannya Omnibus Law Cipta Kerja
negative - Ida Fauziyah (Menaker) Banyak berita beredar di teman-teman pekerja atau buruh
jauh dari kenyataannya. Apa yang jadi tuntutan teman-teman pekerja atau buruh sudah
diakomodaasi
neutral - Ciptakersejatinya (None) Dengan proses yang telah dijalankan ini, pemerintah telah
dengan seksama menyerap berbagai aspirasi, khususnya dari unsur pekerja/buruh
positive - Ida Fauziyah (Menaker) Hal ini dimaksudkan agar publik dapat mengawal proses
pembahasan RUU Cipta Kerja secara seksama
neutral - Ida Fauziyah (Menaker) tegasnya. Hal ini sebagaimana amanat Putusan MK Na37/PUU-
IX/2011. . Kemudian dalam rangka memberikan jaminan sosialbagi pekerja/ buruh yang
mengalami PHK, RUU Ciptaker juga mengatur ketentuan mengenai program Jaminan Kehilangan
Pekerjaan (JKP). di mana, manfaatnya berupa uang tunai, akses informasi pasar kerja, dan
pelatihan kerja
positive - Ida Fauziyah (Menaker) RUU Cipta Kerja tetap mengatur hak-hak dan perlindungan
bagi pekerja/buruh sebagaimana peraturan perUndang-undangan eksisting dan selanjutnya
akan diatur dalam Peraturan Pemerintah yang baru
Ringkasan
Para buruh dengan tegas menolak UU Cipta Kerja. Sebagai bentuk penolakan, mereka pun
melakukan mogok nasional mulai Selasa (6/10) sampai Kamis (8/10) besok. Mereka menilai
undang-undang yang baru disahkan itu merugikan kaum buruh. Ketua Departemen Komunikasi
dan Media Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Kahar S Cahyono mengatakan,
490
