Page 493 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 OKTOBER 2020

Terpisah, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menilai aksi turun ke jalan yang
dilakukan serikat buruh/ pekerja tidak relevan. Pasalnya, semua aspirasi yang disampaikan
olehmereka telah diakomodasi semaksimal mungkin dalam UU Ciptaker

Karenanya, dia berharap, para pekerja/buruh mau meluangkan waktu untuk membuka kembali
dan mencermati UU tersebut "Banyak berita beredar di teman-teman pekerja atau buruh jauh
dari kenyataannya. Apa yang jadi tuntutan teman-teman pekerja atau buruh sudah
diakomodaasi," ujarnya.

Ia menegaskan, bahwa proses penyusunan RUU Ciptaker sejatinya telah melibatkan partisipasi
publik Baik itu unsur pekerja/buruh yang diwakili serikat pekerja/serikat buruh, pengusaha,
kementerian/ lembaga, praktisi, akademisi dari, hingga lembaga lainnya, seperti International
Labour Organization (ILO). Sehingga, bisa diartikan bahwa rumusan klaster ketenagakerjaan
yang ada dalam RUU Cipta Kerja saat ini merupakan inti sari dari hasil kajian pakar/ahli, focus
group discussion (FGD), Rembug Tripartit (pemerintah, pekerja/ buruh dan pengusaha) yang
sejak lama dilakukan atas beberapa materi ketenagakertjaanyang krusial.

Bahkan, kata dia, pada saat RUU Cipta Kerja telah masuk dalam tahap pembahasan di DPR,
pemerintah melakukan kembali pendalaman rumusan klaster ketenagakerjaanyang melibatkan
pengusaha (Apindo) dengan perwakilan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh sesuai arahan
presiden pada 24 April 2020. Dalam pertemuan tersebut, pemerintah banyak menerima masukan
dari serikat pekerja/ serikat buruh
"Dengan proses yang telah dijalankan ini, pemerintah telah dengan seksama menyerap berbagai
aspirasi, khususnya dari unsur pekerja/buruh," ungkapnya.

Ida mengakui, bahwa dalam proses penyusunan RUU Ciptaker, terdapat perbedaan pandangan
pro-kontra. Menurutnya, ini hal yang wajar dalam dinamika sosial dan demokrasi. Namun
demikian, pada akhirnya pemerintah harus memutuskan dan menyiapkan draf yang akan dibahas
bersama DPR. Lagi pula, proses pembahasan RUU Ciptaker antara Pemerintah dan DPR berjalan
secara transparan. Bahkan untuk pertama kalinya pembahasan suatu RUU dilakukan secara
terbuka dan disiarkan melalui kanal-kanal media sosial yang tersedia. "Hal ini dimaksudkan agar
publik dapat mengawal proses pembahasan RUU Cipta Kerja secara seksama," katanya.

Selanjutnya, mengenai sejumlah tuntutan pekerja/buruh soal PKWT seumur hidup,
outsourching, jam kerja eksploitatif higga hak cuti, Menaker memastikan bahwa penyusunan
ketentuan klaster ketenagakerjaan memperhatikan hasil putusan Mahkamah Konstitusi atas uji
materi UU 13/2003. Kemudian, ketentuan mengenai sanksi ketenagakerjaan dikembalikan
kepada UU 13/2003.

Soal PKWT, dia mengatakan, bahwa RUU Ciptaker tetap mengatur syarat-syarat dan
perlindungan hak bagi pekerja/buruh PKWT. Di mana, hal tersebut yang menjadi dasar dalam
penyusunan perjanjian kerja.

"Di samping itu, RUU Cipta Kerja mengatur perlindungan tambahan berupa kompensasi kepada
pekerja/buruh pada saat berakhirnya PKWTT tegasnya.

Kemudian untuk kegiatan alih daya (outsourcing), lanjut dia, syarat-syarat dan perlindungan hak
bagi pekerja/buruh masih tetap dipertahankan. Bahkan RUU Ciptaker memasukkan prinsip
pengalihan perlindungan hak-hak bagi pekerja/ buruh apabila terjadi pergantian Perusahaan
AlihDaya Hal ini sesuai dengan amanat putusan Mahkamah KonstitusiNa 27/PUU-K/2011.

"Kemudian dalam rangka pengawasan terhadap perusahaan alih daya, RUU Cipta Kerja juga
mengatur syarat-syarat perizinan terhadap perusahaan yang terintegrasi dalam sistem Online
Single Submission (OSS)," jelas politikus PKB tersebut.

492