Page 492 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 OKTOBER 2020

sebelumnya beredar surat yang menyebutkan bahwa KSPI membatalkan aksi mogok nasional.
Dia menegaskan bahwa informasi itu hoaks.
Terpisah, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menilai aksi turun ke jalan yang
dilakukan serikat buruh/ pekerja tidak relevan. Pasalnya, semua aspirasi yang disampaikan
olehmereka telah diakomodasi semaksimal mungkin dalam UU Ciptaker. Karenanya, dia
berharap, para pekerja/buruh mau meluangkan waktu untuk membuka kembali dan mencermati
UU tersebut

BURUH SERUKAN MOGOK NASIONAL, MENAKER AJAK DUDUK BERSAMA

Para buruh dengan tegas menolak UU Cipta Kerja. Sebagai bentuk penolakan, mereka pun
melakukan mogok nasional mulai Selasa (6/10) sampai Kamis (8/10) besok. Mereka menilai
undang-undang yang baru disahkan itu merugikan kaum buruh.

Ketua Departemen Komunikasi dan Media Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Kahar S
Cahyono mengatakan, sebelumnya beredar surat yang menyebutkan bahwa KSPI membatalkan
aksi mogok nasional. Dia menegaskan bahwa informasi itu hoaks. "Kami tetap menggelar aksi
mogok nasional selama tiga hari," tegasnya kepada Jawa Pos (JPG) kemarin.

Mogok nasional dilakukan sesuai dengan UUNo 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan
Menyampaikan Pendapat di Muka Umum dan UUNo 21 Tahun 2000, khususnya Pasal 4 yang
menyebutkan, fungsi serikat pekerja salah satunya adalah merencanakan dan melaksanakan
pemogokan.

Selain itu, dasar hukum mogok nasional adalah UU No 39 Tahun 1999 tentang HAM dan UU No
12 tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil danPolitik.
Kahar mengatakan, aksi mogok nasional dilakukan secara serentak di berbagai daerah. Aksi
tersebut dilakukan sebagai bentuk protes terhadap pemerintah bersamaDPRKIyang
mengesahkan Rancangan Undang-Undang Omnibus Law tentang Cipta Kerja menjadi undang-
undang.

"Sikap KSPI tidak berubah. Tetap melakukan mogok nasional, sebagai bentuk protes terhadap
disahkannya Omnibus Law Cipta Kerja," terangnya.

KSPI mengecam pihak-pihak yang sengaja membuat selebaran pembatalan mogok nasional
tersebut Menurutnya, hal itu tidak lain untuk melemahkan aksi penolakan Omnibus Law. Dia
mengimbau kepada buruh Indonesia dan elemen masyarakat yang lain untuk mendukung aksi
tersebut.

Kahar menegaskan, KSPI menolak tujuh poin yang ada dalam RUU tersebut Yaitu, pertama,
terkait UMK bersyarat dan dihapusnya UMKS. Menurutnya, UMK tidak perlu bersyarat dan UMKS
harus tetap ada. Karena UMK tiap kabupaten/kota berbeda nilainya.

Kedua, buruh menolak pengurangan nilai pesangon dari 32 bulan upah menjadi2 5 bulan.
Dimana 19 bulan dibayar pengusaha dan 6 bulan dibayar BPJS Ketenagakerjaan. Yang menjadi
pertanyaan dari mana BPJS mendapat sumber dananya? Bisa dipastikan BFFS akan bangkrut

Ketiga, pihaknya juga menolak PKWT atau kontrak seumur hidup, outsourcing pekerja seumur
hidup tanpa batas jenis pekerjaan, waktu kerja yang eksploitatif, hilangnya hak cuti dan hak
upah atas cuti hilang. Cuti haid dan melahirkan bagi pekerja perempuan hilang, karena hak
upahnya atas cuti tersebut hilang. Cuti panjang dan hak cuti panjang juga hilang. Yang terakhir,
lanjut dia, karena karyawan kontrak dan outsourcing seumur hidup, maka jaminan pensiun dan
kesehatan bagi mereka hilang.

491