Page 494 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 OKTOBER 2020

Sementara, mengenai ketentuan waktu kerja dan waktu istirahat, Ida memastikan bahwa
keduanya tetap diatur seperti UU eksisting. Meski, ada penambahan ketentuan baru mengenai
pengaturan waktu kerja dan waktu istirahat pada sektor usaha dan pekerjaan tertentu

"Hal ini untuk mengakomodir tuntutan perlindungan pekerja/buruh pada bentuk-bentuk
hubungan kerja dan sektor tertentu yang di era ekonomi digital saat ini berkembang secara
dinamis," papar Ida.

Untuk penetapan upah minimum, diakuinya, terdapat penegasan variabel dan formula
berdasarkan pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Sayangnya, ia tidak merinci konsep
perhitungannya. Namun, dia memastikan, bahwa ketentuan mengenai upah minimum
kabupaten/kota tetap dipertahankan. Di samping itu, RUU Ciptaker juga mengatur ketentuan
pengupahan bagi sektor usaha mikro dan kecil untuk memperkuat perlindungan upah bagi
pekerja/buruh serta meningkatkan pertumbuhan di sektor tersebut.

Perlindungan lain yang diberikan dalam RUU Ciptaker ini adalah ketika pekerja/buruh
menghadapi proses pemutusan hubungan kerja (PHK). Dalam RUU ini tetap mengatur ketentuan
mengenai persyaratan dan tata cara PHK. Selain itu, RUU ini juga memberikan ruang bagi serikat
pekerja/serikat buruh dalam memperjuangkan kepentingan anggotanya yang sedang mengalami
proses PHK.

"RUU Cipta Kerja juga semakin mempertegas pengaturan mengenai 'upah proses' bagi
pekerja/buruh selama PHK masih dalam proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial,
sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (incraht)," tegasnya. Hal ini
sebagaimana amanat Putusan MK Na37/PUU-IX/2011.

Kemudian dalam rangka memberikan jaminan sosial bagi pekerja/ buruh yang mengalami PHK,
RUU Ciptaker juga mengatur ketentuan mengenai program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).
di mana, manfaatnya berupa uang tunai, akses informasi pasar kerja, dan pelatihan kerja. "RUU
Cipta Kerja tetap mengatur hak-hak dan perlindungan bagi pekerja/buruh sebagaimana
peraturan perUndang-undangan eksisting dan selanjutnya akan diatur dalam Peraturan
Pemerintah yang baru," katanya.

Ia pun mengajak seluruh pihak untuk mau duduk bersama menyempurnakan peraturan turunan
dari RUU ini nantinya. Sehingga, perlindungan terhadap pekerja/ buruh benar-benar bisa
ditegakkan, (lum/mia/jpg)
caption : GELAR AKSI: Sejumlah buruh yang tergabung dalam Persaudaraan Pekerja Muslim
Indonesia (PPMI) melakukan aksi jalan kaki di Jalan Raya Bogor, Cibinong, Kabupaten Bogor,
Jawa Barat, Selasa (6/10/2020). Aksi turun ke jalan itu merupakan bentuk penolakan Undang-
Undang Cipta Kerja yang sudah disahkan oleh DPR pada Senin (5/10/2020).

PROTES: Buruh melakukan protes di kawasan MM 2100, Cikarang, Bekasi, Jawa Barat, Seiasa
(6/10/2020). Aksi mogok kerja dari tanggal 6-8 Oktober tersebut akibat pengesahan UU Cipta
Kerja oleh DPR RI.

493