Page 499 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 OKTOBER 2020

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Jadi, yang baru adalah ada perlindungan bagi
pekerja pada saat berakhirnya PKWT, yang sebelumnya di UU No 13 Tahun 2003 tidak ada
perlindungan seperti ini,"

negative - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Hal ini untuk mengakomodasi tuntutan
perlindungan pekerja pada bentuk-bentuk hubungan kerja dan sektor tertentu yang di era
ekonomi digital saat ini berkembang secara dinamis,

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Sangat prematur apabila secara tergesa-gesa
menyimpulkan bahwa RUU Cipta Kerja ini rentan terhadap PHK bagi pekerja atau buruh. RUU
Cipta Kerja ini justru ingin memperluas penyediaan lapangan kerja dan meningkatkan kualitas
perlindungan bagi pekerja atau buruh, utamanya perlindungan bagi mereka yang mengalami
PHK melalui program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP),

Ringkasan

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Jawa Barat (Jabar) menyarankan
kepada serikat buruh agar melakukan uji materi (judicial review) apabila merasa keberatan atas
poin-poin dalam Undang-undang Cipta Kerja yang baru disahkan DPR RI. Selain itu, lanjut Taufik,
pihaknya juga meminta kepada serikat buruh untuk melakukan konsolidasi internal dan tidak
menggelar aksi mogok kerja serta unjuk rasa terkait disahkannya UU Cipta Kerja.

Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengklaim penyusunan kluster
ketenagakerjaan di UU Cipta Kerja telah memperhatikan putusan Mahkamah Konstitusi terhadap
uji materi UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Menurut Menaker Ida, UU Cipta Kerja
tetap mengatur syarat-syarat dan perlindungan hak bagi pekerja PKWT yang menjadi dasar
dalam penyusunan perjanjian kerja.

JIKA RUGIKAN BURUH, BAWA UU CIPTA KERJA KE MK

- Kalau bisa buruh jangan demo dulu. Terkait penolakan terhadap UU Cipta Kerja yang baru
disahkan. Lebih baik pelajari dulu isinya. Sampaikan ke pemerintah agar dievaluasi. Jika tetap
ada yang merugikan kaum buruh dan melanggar Konstitusi, lebih baik dibawa saja ke Mahkamah
Konstitusi (MK).
Demo hanya merugikan buruh sendiri. Pertama, alasan COVID-19. Berkerumun berpotensi
terjadi penularan Virus Corona. Ujung-ujungnya keluarga nanti yang jadi korban. Lagi pula
Kepolisian Republik Indonesia akan terus menghentikan izin berunjuk rasa selama masa pandemi
ini. Demi mencegah penyebaran COVID-19 melalui kluster demonstrasi. Kedua, para buruh
berpotensi dipecat karena meninggalkan hak dan kewajibannya.

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Jawa Barat (Jabar) menyarankan
kepada serikat buruh agar melakukan uji materi (judicial review) apabila merasa keberatan atas
poin-poin dalam Undang-undang Cipta Kerja yang baru disahkan DPR RI.

''(Saran kami) konsolidasi saja, ajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi atau MK dan saat
ini kalau unjuk rasa izinnya tidak dikeluarkan oleh polisi, dan Undang-Undang sudah ditetapkan
oleh DPR,'' kata Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat Taufik Garsadi,
ketika dihubungi melalui telepon oleh wartawan di Bandung, Selasa (6/10).

498