Page 500 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 OKTOBER 2020

Senin, 24 Agustus 2020 - 16:12 Selain itu, lanjut Taufik, pihaknya juga meminta kepada serikat
buruh untuk melakukan konsolidasi internal dan tidak menggelar aksi mogok kerja serta unjuk
rasa terkait disahkannya UU Cipta Kerja.

Dia mengatakan langkah judicial review lebih tepat dan elok dibanding melakukan mogok kerja
dan unjuk rasa di lapangan yang memiliki risiko lebih besar, terlebih saat ini dalam masa pandemi
COVID-19.

Selasa, 14 Juli 2020 - 23:15 Gubernur Jawa Barat (Jabar) M Ridwan Kamil (Emil) juga
menyarankan agar UU Cipta Kerja yang baru disahkan diterima terlebih dahulu.

''Saran saya, kita terima dulu, nanti dievaluasi dalam setahun dua tahun apakah pelaksanaannya
mensejahterakan semua orang mengadilkan ekonomi. Kalau kurang kita revisi, evaluasi kalau
baik ya kita teruskan,'' kata Emil di Bandung, Selasa (6/10).

Dengan sudah disahkannya UU Cipta Kerja, kata Emil, maka dirinya mengajak semua pihak
memonitor sisi positifnya karena mungkin ada dampak-dampak negatifnya.

''Pada dasarnya kita harus jangan kaku, yang namanya hal seperti ini pasti ada dinamika.
responsnya juga belum tentu berhasil juga belum tentu gagal tergantung situasi,'' kata dia.

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo juga mendukung adanya langkah pengajuan judicial
review di Mahkamah Konstitusi oleh pihak-pihak yang menolak pengesahan Undang-Undang
Cipta Kerja.
''Dengan ini bisa terjadi komunikasi melalui jalur hukum dan jalur politik, untuk mereka bisa
berkomunikasi, untuk mereka bisa membawa hak-haknya secara konstitusional mendapatkan
ruang yang bagus. Cara ini menurut saya cara yang baguslah prosedurnya,'' katanya di
Semarang, Jawa Tengah, Selasa (6/10).
Ganjar mengapresiasi banyak pihak yang hingga kini masih menahan diri untuk tidak melakukan
aksi turun ke jalan pascapengesahan UU Cipta Kerja. Dia memahami keputusan ini tidak memberi
kebahagiaan untuk banyak pihak. Namun dirinya juga meminta agar para pihak melakukan
diskusi untuk mencari solusi terbaik.

''Pertama yang kita lakukan adalah desiminasi. Kita duduk yuk, ketemu dengan pengusaha,
buruh, kita ngobrol, mana yang kira-kira menjadi persoalan dan bagaimana kita melaksanakan
itu sehingga semua akan bisa mengerti,'' ujarnya.
Menurut Ganjar, komunikasi di awal akan lebih baik untuk seluruh pihak dan dirinya membuka
ruang diskusi untuk itu dan mengapresiasi seluruh pihak yang tidak menggelar aksi protes.

''Saya menyampaikan terima kasih karena kerumunan-kerumunan tidak diciptakan,'' katanya.

Seperti diwartakan, DPR telah mengesahkan RUU Cipta Kerja menjadi Undang-Undang pada
Senin (5/10). Pada Rapat Paripurna DPR RI, Senin (5/10), menyetujui Rancangan Undang-
Undang Cipta Kerja (RUU Ciptaker) menjadi UU.

"Perlu kami sampaikan, berdasarkan yang kita simak dan dengar bersama maka sekali lagi saya
memohon persetujuan di forum rapat paripurna ini, bisa disepakati?" kata Wakil Ketua DPR RI
Azis Syamsuddin dalam rapat paripurna di kompleks DPR RI, Jakarta, Senin (5/10).
Seluruh anggota DPR RI yang hadir dalam rapat paripurna tersebut lantas menyatakan setuju
RUU Ciptaker menjadi UU.

Sebelum mengambil keputusan, seluruh fraksi telah menyampaikan pandangannya terkait
dengan RUU tersebut, yaitu enam fraksi menyatakan setuju, satu fraksi memberikan catatan
499