Page 502 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 OKTOBER 2020
P. 502
Selain itu, dalam rangka memperkuat perlindungan upah bagi pekerja/buruh serta meningkatkan
pertumbuhan sektor usaha mikro dan kecil, Cipta Kerja mengatur ketentuan pengupahan bagi
sektor usaha mikro dan kecil.
Untuk perlindungan kepada pekerja yang menghadapi proses pemutusan hubungan kerja (PHK),
Cipta Kerja tetap mengatur ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara PHK.
UU Cipta Kerja semakin mempertegas pengaturan mengenai "upah proses" bagi pekerja/buruh
selama PHK masih dalam proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial sampai adanya
putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (incraht).
''Kemudian, dalam rangka memberikan jaminan sosial bagi pekerja atau buruh yang mengalami
PHK, UU Cipta Kerja mengatur ketentuan mengenai program Jaminan Kehilangan Pekerjaan
(JKP) yang manfaatnya berupa uang tunai, akses informasi pasar kerja dan pelatihan kerja,''
paparnya.
Menaker Ida menyatakan bahwa prematur jika ada yang menyimpulkan kalau Undang-Undang
Cipta Kerja akan membuat pekerja rentan terkena pemutusan hubungan kerja (PHK).
"Sangat prematur apabila secara tergesa-gesa menyimpulkan bahwa RUU Cipta Kerja ini rentan
terhadap PHK bagi pekerja atau buruh. RUU Cipta Kerja ini justru ingin memperluas penyediaan
lapangan kerja dan meningkatkan kualitas perlindungan bagi pekerja atau buruh, utamanya
perlindungan bagi mereka yang mengalami PHK melalui program Jaminan Kehilangan Pekerjaan
(JKP),'' kata Menaker Ida dalam pernyataan di Jakarta, Selasa (6/10).
Demo Sementara itu, aksi buruh terjadi di sejumlah daerah. Di Jakarta, perwakilan buruh dari
150 pimpinan unit kerja (PUK) perusahaan memusatkan aksi penolakan terhadap Undang-
Undang (UU) Cipta Kerja (Omnibus Law) di Kawasan Industri Pulogadung, Jakarta Timur, Selasa.
"Hari ini estimasi massa berdasarkan hasil rapat kemarin ada sekitar 5.000 orang yang sudah
kita laporkan jumlahnya ke Polsek dan Polres," kata Koordinator Forum Buruh Kawasan (FBK)
Pulogadung Hilman Firmansyah, di Jakarta.
Hilman mengatakan massa aksi adalah utusan 150 PUK perusahaan nasional dan mancanegara
yang kini bergerak pada berbagai bidang usaha di Kawasan Industri Pulogadung.
"Ada yang dari PT Yamaha Music, PT Total Detergent, PT Bintang Tujuh, PT SOHO dan lainnya.
Hari ini ada 150 PUK dari total 270 perusahaan di Kawasan Industri Pulogadung," katanya.
Selain itu FBK sebagai aliansi buruh juga menyertakan massa aksi dari perwakilan Serikat Pekerja
Seluruh Indonesia (SPSI), Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Federasi Serikat
Pekerja Metal Indonesia (FSPMI).
Aksi diawali dengan berkumpul di sekitar Bundaran Pajak Kawasan Industri Pulogadung untuk
berorasi.
"Dari titik kumpul di Bundaran Pajak, teman-teman mengecek seluruh pabrik, apakah instruksi
ini berjalan atau tidak," katanya.
Instruksi yang dimaksud Hilman adalah arahan untuk melakukan mogok kerja massal di seluruh
perusahaan.
"Kita bersepakat dengan pimpinan buruh bahwa tidak ada produksi hari ini," katanya.
Berdasarkan izin yang diperoleh dari kepolisian maupun perusahaan, kata Hilman, massa hanya
diperbolehkan menggelar aksi di wilayah masing-masing.
501
