Page 506 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 OKTOBER 2020

EKONOM YAKIN PENGESAHAN UU CIPTA KERJA TAK DIIKUTI PHK BESAR-BESARAN

Ekonom Bahana Sekuritas, Putera Satria Sambijantoro yakin pengesahan RUU omnibus law Cipta
Kerja menjadi Undang-Undang tak diikuti oleh Pemutusan Hubungan Kerja ( PHK ) yang meluas.

"Kami optimistis pengesahannya tidak akan diikuti oleh PHK meluas yang dapat menekan
pendapatan masyarakat, merugikan konsumsi domestik, dan memperpanjang pemulihan PDB,"
kata Satria dalam laporannya, Rabu (7/10/2020).

Satria menyebut, dalam UU kontroversial itu, perlindungan untuk pekerja tetap utuh, seperti
adanya pembayaran pesangon untuk PHK meski terdapat sedikit pengurangan dalam bonus
apresiasi.

Kemudian, sebagian kecil dari uang kompensasi PHK akan ditanggung oleh program Jaminan
Kehilangan Pekerjaan (JKP) yang sebagiannya dibiayai oleh APBN dengan rasio 1:3.
"Skema Upah Minimum Provinsi/Daerah (UMR) akan tetap diberlakukan, dengan besaran gaji
yang disesuaikan setiap tahun berdasarkan inflasi atau pertumbuhan ekonomi daerah," ucap
Satria.

Satria juga menilai, omnibus law Cipta Kerja dapat menyederhanakan persyaratan yang berlapis
dan bertentangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, karena adanya
pengambilan keputusan ekonomi yang lebih terpusat.

Hal ini mampu menghilangkan ketidakpastian investasi yang akan membantu menarik investasi
asing langsung (Foreign Direct Investment) dan mendorong pertumbuhan PDB dalam jangka
panjang.

Dalam beleid, pejabat pemerintah dapat membuat keputusan strategis melalui sarana online
seperti email. Pejabat pemerintah harus membuat keputusan dalam waktu 10 hari setelah setiap
permintaan dan dokumen pendukungnya diserahkan.

Di luar batas waktu tersebut, permintaan apa pun secara hukum akan dianggap telah disetujui.

Lalu, status hukum Presiden atas menteri dan pemimpin daerah sekarang meningkat. Peraturan
Presiden (Perpres) memiliki keunggulan di atas peraturan menteri atau peraturan provinsi.

"Pemerintah pusat atau menteri juga dapat membatalkan kebijakan dan peraturan Pemda.
Gubernur dapat mengesampingkan peraturan daerah yang diberlakukan oleh bupati dan
walikota, jika mereka mewakili pemerintah pusat," papar Satria.

Selanjutnya soal pembentukan badan investasi satu atap regional. Pimpinan daerah wajib
mendirikan PTSP di tingkat daerah dan yang tidak memberikan layanan penanaman modal akan
dikenakan sanksi administratif.

"Sanksi administratif dua kali berturut-turut akan menyebabkan menteri atau pemerintah pusat
mengambil alih proses persetujuan investasi," sebut Satria..

505