Page 509 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 OKTOBER 2020
P. 509

Sementara itu. puluhan investor global mengkritik pengesahan UU Ciptaker. Kalangan investor
              memperingatkan  Pemerintah  Indonesia  bahwa  pengesahan  UU  Ciptaker  berpotensi  merusak
              lingkungan, khususnya hutan.

              Dilansir dari Reuters, Selasa (6/10), sebanyak 35 investor mengungkapkan keprihatinan mereka
              lewat surat terbuka kepada pemerintah Indonesia.

              Ke-35 investor itu disebut mengelola dana hingga USS4.1 triliun. Di dalamnya terdapat lembaga
              investasi Aviva Investors, Legal & General Investment Management. Church of England Pcnsions
              Board,  Robcco,  hingga Sumitomo Mitsui Trust Assct Management.

              "Meskipun  kami  menyadari  perlunya  reformasi  hukum  bisnis  di  Indonesia,  kami  memiliki
              kekhawatiran  tentang  dampak  negatif  dari  langkah-langkah  perlindungan  lingkungan  yang
              dipengaruhi Omnibus Law Cipta Kerja," kata Peter Van der Werf, perwakilan dari Robeco, dalam
              keterangannya.

              Silakan Gugat

              Terpisah, Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin mempersilakan publik mengajukan gugatan ke MK
              apabila ada substansi yang dinilai kurang tepat.

              "Substansi-substansinya kan bisa diajukan ke Mahkamah Konstitusi kalau memang ada hal-hal
              yang memang kurang tepat. Pokoknya prinsipnya kita akan akomodasi." kala Azis di Jakarta,
              Selasa (6/10).
              Azis  memastikan  akan  mengakomodasi  masukan-masukan  terkait  UU  Ciptaker  yang  baru
              disahkan. Namun dia menyebut ada mekanisme yang harus diikuti.

              Omnibus Law Ciptaker dibentuk pemerintah untuk memudahkan investasi masuk ke Indonesia.
              Menko  Bidang  Perekonomian  Airlangga  Hartarto  mengatakan  aturan  ini  bisa  mengurangi
              masalah yang menghambat investasi.

              "RUU Cipta Kerja akan mendorong reformasi regulasi dan debirokratisasi, sehingga pelayanan
              pemerintahan akan lebih efisien, mudah, dan pasti, dengan adanya penerapan norma," ujar
              Airlangga dalam keterangan tertulisnya, kemarin.

              Terpisah, Anggota Tim Asistensi Menko Perekonomian Raden Pardede mengatakan pemerintah
              menargetkan implementasi UU Omnibus Law Ciptaker pada tahun 2020 ini. Saat ini, kata Raden,
              pemerintah sedang menyusun aturan turunannya berupa peraturan pemerintah (PP).

              "Akan berlaku sesudah peraturan pemerintah untuk implementasi selesai. Ditargetkan tahun ini,"
              kata Raden.

              Sementara  itu,  Staf  Khusus  Menko Perekonomian  Reza  Yamora  Siregar mengatakan  saat  ini
              pemerintah  mau  memulai  proses  sosialisasi  UU  Omnibus  Law  Ciptaker  kepada  seluruh
              stakeholder.
              Sentimen Positif


              Langkah DPR merestui RUU Ciptaker menjadi UU memberi sentimen positif bagi pasar modal.
              Hal itu ditandai penguatan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Selasa (6/10) yang sempat
              menembus 1%.

              SVP  Research  PT  Kanaka  Hita  Solvera  Janson  Nasrial  menilai,  penguatan  IHSG  banyak
              dipengaruhi pengesahan RUU yang terbilang kontroversial. Sebab para pelaku pasar percaya UU
              Ciptaker bisa memberikan dampak positif bagi investasi asing di Indonesia


                                                           508
   504   505   506   507   508   509   510   511   512   513   514