Page 508 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 OKTOBER 2020

UU CIPTAKER DIPROTES BURUH-INVESTOR GLOBAL

Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (RUU Ciptaker) yang disahkan DPR menjadi Undang-
Undang (UU) pada rapat paripurna. Senin (5/10) diprotes berbagai pihak, khususnya buruh dan
investor global. Alasannya, UU tersebut berpihak kepada investasi namun menyengsarakan
buruh.

Direktur Suluh Muda Indonesia (SMI), Krislian Redison Simarmata. juga menolak UU Cipta Kerja
ini. Menurutnya, banyak hal yang dilanggar UU ini, terutama UUD 1945, alinea kedua, Pasal
33, Pasal 28D ayat 2, Pasal 27 ayat 1 dan menafikan keberadaan UU Pokok Agraria Nomor
5/1960.

Secara substansi sebutnya. UU ini sangat berpihak kepada investasi dan pengusaha, karena
dominasi pengusaha dalam penentuan perjanjian kerja bersama ( PKB) tanpa peran negara
dalam melindungi hak-hak buruh.

Di luar persoalan ketenagakerjaan, sambungnya, masih ada beberapa masalah seperti,
liberalisasi sektor sumber daya alam yang akan membuat semakin tingginya ketimpangan
penguasaan sumber daya alam (SDA) dan konflik SDA serta agraria.

Selanjutnya, proses pengadaan dan pengelolaan lahan dengan mengedepankan kepentingan
investasi akan sangat berpotensi meningkatkan alih fungsi lahan pertanian sementara saat ini
saja angka penyusutan lahan pertanian sudah sangat tinggi dan akan berpotensi mengakibatkan
kelangkaan pangan dalam jangka panjang.

Kemudian, hilangnya partisipasi masyarakat dalam penentuan izin lingkungan untuk memenuhi
syarat analisis dampak lingkungan, akan sangat berpotensi meningkatkan kerusakan lingkungan
yang lebih parah terutama di kawasan pertambangan dan pesisir laut.

Menurutnya, jika persoalan utama berbelitnya dan panjangnya proses perizinan serta kepastian
hukum, yang dievaluasi adalah kualitas kinerja birokrasi. Termasuk persoalan transparansi,
akuntabilitas dan pelayanan yang berintegritas.

Kristian Redison Simarmata menyebutkan. setelah disahkannya UU tersebut, pihaknya akan
mengambil sejumlah langkah. Selain melakukan aksi turun ke jalan, juga akan mengajukan
judical Review ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Terpisah. Aprizal Kumiawan Amsardari Serikat Petani Indonesia Sumut, juga menolak UU
tersebut. Ke depan, pihaknya akan melakukan aksi bersama elemen masyarakat lainnya, serta
mengajukan judicial Review ke Mahkamah Konstitusi agar UU tersebut dibatalkan.

Demo

Dari Bandung dilaporkan, ribuan massa buruh demo di depan Gedung DPRD Jawa Barat
memprotes UU Ciptaker.

Pada demo yang berlangsung hingga menjelang malam itu. terjadi insiden pelemparan kepada
aparat kepolisian, bahkan ada perusakan mobil. Untuk membubarkan massa, polisi
menyemprotkan gas air mata.

Dalam demo itu. Satreskrim Polrestabes Bandung mengamankan 10 orang yang diduga memicu
dan melakukan kerusuhan.

Kapolreslabes Bandung Kombes Pol Ulung Sampurna Jaya mengatakan ke-10 orang itu digiring
ke Kantor Satreskrim Polrestabes Bandung.

507