Page 513 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 OKTOBER 2020

negative - Amin AK (anggota DPR) Jadi, pilihannya saat itu, DPR lockdown (ditutup) atau
percepat rapat paripurna penutupan masa sidang sehingga anggota DPR reses ke daerah
masing-masing

Ringkasan

Pengesahan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang oleh DPR, Senin
(5/10/2020) lalu, mendapat sorotan dari banyak pihak. Sebab, pembahasan regulasi baru ini
berjalan singkat.

Jika dihitung sejak draf RUU diserahkan pemerintah ke DPR, maka hanya butuh waktu delapan
bulan hingga RUU ini disahkan. Namun, jika dihitung sejak dimulainya masa pembahasan RUU
ini, maka hanya memakan waktu enam bulan.

SAAT JOKOWI IKUT BERPERAN DIKEBUTNYA PENGESAHAN UU CIPTA KERJA...

Pengesahan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang oleh DPR, Senin
(5/10/2020) lalu, mendapat sorotan dari banyak pihak. Sebab, pembahasan regulasi baru ini
berjalan singkat.
Jika dihitung sejak draf RUU diserahkan pemerintah ke DPR, maka hanya butuh waktu delapan
bulan hingga RUU ini disahkan. Namun, jika dihitung sejak dimulainya masa pembahasan RUU
ini, maka hanya memakan waktu enam bulan.

Diketahui, draf RUU Cipta Kerja diserahkan ke DPR oleh pemerintah pada Februari 2020 dan
baru mulai dibahas pada 20 April 2020.

Dikebutnya pembahasan RUU ini pun diakui oleh Ketua Badan Legislasi DPR Supratman Andi
Agtas.

Ia mengatakan anggota DPR bahkan sengaja bekerja 7x24 jam hingga menggunakan waktu
reses untuk merampungkan pembahasan RUU ini.
Total, ada 64 kali rapat antara pemerintah dan DPR hingga akhirnya pembahasan beleid tersebut
rampung. Ini terdiri atas 56 kali rapat panitia kerja dan enam kali rapat tim perumus atau tim
sinkronisasi.

"Dilakukan mulai hari Senin sampai dengan Minggu, dimulai dari pagi hingga malam dini hari,
bahkan masa reses pun tetap melaksanakan rapat baik di dalam maupun luar gedung atas
persetujuan pimpinan DPR," kata Supratman saat membacakan laporan dalam Rapat Paripurna
DPR beragendakan pengesahan RUU Cipta Kerja yang disiarkan Kompas TV , Senin
(5/10/2020).

Perlu diketahui bahwa bukan hanya DPR yang mengebut pembahasan RUU ini. Namun, Presiden
Joko Widodo turut memiliki andil di dalam cepatnya pembahasan produk legislasi tersebut.

Awalnya, Presiden Jokowi mengajak DPR untuk membuat dua undang-undang besar saat
berpidato di hadapan anggota DPR usai dilantik untuk periode kedua.

"Pertama, Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja. Kedua, Undang-Undang Pemberdayaan
UMKM," kata Jokowi di Gedung Parlemen, pada 20 Oktober 2019 lalu.

512