Page 515 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 OKTOBER 2020

Ketua DPR Puan Maharani menyebut omnibus law Cipta Kerja terdiri atas 79 UU, 15 bab dan
174 pasal. Pembahasan RUU ini akan melibatkan tujuh komisi di DPR.
"Dan nantinya akan dijalankan melalui mekanisme yang ada di DPR. Apakah itu melalui Baleg
atau Pansus karena melibatkan tujuh komisi terkait untuk membahas 11 kluster yang terdiri dari
15 bab dan 174 pasal," kata Puan.

Surpres itu akhirnya baru dibacakan di rapat paripurna DPR pada 2 April 2020. Pada saat itu
disepakati bahwa pembahasan omnibus law RUU Cipta Kerja akan diserahkan kepada Badan
Legislasi DPR.

Belakangan, Jokowi sempat meminta agar pembahasan klaster ketenagakerjaan di dalam RUU
tersebut ditunda.

Permintaan itu muncul di tengah rencana ribuan buruh menggelar unjuk rasa menolak sejumlah
pasal kontroversial di dalam klaster tersebut di sejumlah wilayah pada 30 April 2020.

Presiden mengungkapkan, penundaan juga dilakukan untuk memberikan kesempatan kepada
sejumlah pihak untuk mendalami lagi substansi dari pasal-pasal terkait serta mendapatkan
masukan dari pemangku kepentingan.

"Kemarin pemerintah telah menyampaikan kepada DPR dan saya juga mendengar Ketua DPR
sudah menyampaikan kepada masyarakat bahwa klaster Ketenagakerjaan dalam RUU Cipta
Kerja ini pembahasannya ditunda, sesuai dengan keinginan pemerintah," ujar Jokowi di Istana
Merdeka, Jakarta, pada 24 April 2020.

Pada 18 Agustus, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyatakan bahwa DPR membentuk
tim perumus yang terdiri atas Panitia Kerja RUU Cipta Kerja Baleg DPR dan serikat buruh untuk
membahas kelanjutan klaster ketenagakerjaan.
Namun, waktu singkat yang diberikan kepada tim perumus, yaitu pada 20-21 Agustus, untuk
membahasnya diprotes oleh Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal.

Meski demikian, Presiden meyakini bahwa keberadaan RUU tersebut diperlukan untuk
membangun budaya kerja baru yang efisien, transparan dan bebas korupsi.

"Sebuah tradisi sedang kita mulai yaitu dengan menerbitkan omnibus law," ujar Jokowi saat
membuka Aksi Nasional Pemberantasan Korupsi (ANPK) secara virtual di Istana Kepresidenan
Bogor, Jawa Barat, pada 26 Agustus lalu.

"Satu undang-undang yang menyinkronisasikan puluhan undang-undang secara serempak,
sehingga antar undang-undang bisa selaras memberikan kepastian hukum serta mendorong
kecepatan kerja, dan inovasi, dan akuntabel, serta bebas korupsi," lanjut dia.

Akhirnya, pembahasan klaster ketenagakerjaan pun dilanjutkan. Tim perumus, sebut Wakil
Ketua Baleg DPR Achmad Baidowi, hanya butuh waktu dua hari, yaitu 25-27 September 2020,
untuk menyelesaikan pembahasan klaster ketenagakerjaan.

Pada Sabtu (3/10/2020) sore, secara tiba-tiba beredar pesan singkat di grup awak media yang
berisi rencana pengambilan keputusan tingkat satu antara Baleg DPR dan pemerintah atas RUU
Cipta Kerja pada Sabtu malam.
Jadwal yang tidak biasa untuk pengambilan sebuah keputusan mengingat selama ini
pembahasan RUU kerap memakan waktu lama bahkan hingga bertahun-tahun.

Akhirnya, pemerintah sepakat untuk membawa pembahasan RUU itu ke rapat paripurna DPR
untuk disahkan.
514