Page 520 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 OKTOBER 2020
P. 520
Kapolres Bogor AKBP Roland Ronaldy menyebut, personel yang diterjunkan sebanyak 964 aparat
gabungan dalam rangka mengamankan aksi demo di berbagai titik Pusat Pemerintahan,
perusahaan dan tempat-tempat publik lainnya.
"Menyikapi adanya rencana aksi demo penolakan UU Cipta Kerja , mulai hari ini aparat
melaksanakan kegiatan pengamanan dalam rangka menjaga serta menjamin keselamatan
masyarakat sekitar maupun bagi para buruh yang akan melaksanakan unjuk rasa," kata Roland
lewat keterangan tertulis kepada Kompas.com, Rabu.
Kegiatan pengamanan yang dilakukan oleh jajaran personil Polres Bogor, TNI, Dishub, Satpol-
PP dan BKO Brimob meliputi orang, benda dan lokasi yang dijadikan sebagai tempat berorasi
atau unjuk rasa.
"Objek atau sasaran pengamanan yang kami lakukan meliputi orang yaitu peserta unjuk rasa,
masyarakat sekitar, benda yaitu fasilitas sarana prasarana publik atau milik
perorangan/perusahaan, dan objek pengamanan di lokasi yang dijadikan tempat Unjuk rasa,"
ungkap dia.
Roland menjelaskan bahwa berdasarkan data monitoring yang sudah diterima aparat, terdapat
125 perusahan di Kabupaten Bogor yang berencana melakukan demo penolakan omnibus law
UU Cipta Kerja dan mengancam akan mogok kerja.
Oleh sebab itu, jajaran Polres Bogor mengantisipasi serta menyiapkan rencana pengamanan itu
semua, dengan pola pengamanan terpadu antara Polri, TNI, Dishub dan Satpol-PP yang terbagi
dalam 3 rancangan Satgas yaitu, Satgas Pre emtif, Satgas Preventif dan Satgas Represif.
"Kami mengimbau kepada seluruh warga yang melakukan aksi untuk tetap melaksanakan
protokol kesehatan di tengah pandemi Covid-19," jelas dia.
Seperti diketahui, aksi unjuk rasa dilakukan ribuan buruh di sejumlah titik lokasi meliputi wilayah
Gunung Putri, Sentul, Citeureup dan Ciawi.
Ribuan buruh turun ke jalan sambil membawa spanduk dan poster yang bertuliskan beragam
penolakan UU Cipta Kerja.
Selain di Kabupaten Bogor, buruh di Kota Bogor juga tegas menolak dan mengancam akan
melakukan mogok kerja apabila tidak ada respons dari para wakil rakyat di DPR.
Para buruh ini menilai, selama ini DPR telah membohongi mereka lewat pengesahan UU tersebut
di tengah ketidakpastian Covid-19..
519
