Page 522 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 OKTOBER 2020
P. 522
birokrasi, ketidakstabilan kebijakan, serta regulasi perpajakan. "Tapi yang disasar omnibus law
kok isu ketenagakerjaan? Bagaimana ceritanya? Jadi, antara diagnosa dengan resepnya sejak
awal sudah tak nyambung," katanya dalam keterangan tertulis, Rabu (7/10/2020). Menurutnya,
pekerja/buruh yang saat ini dalam posisi sulit akibat dampak pandemi Covid-19 kian terpojok.
FADLI ZON: UU CIPTA KERJA TAK TEPAT SASARAN DAN TAK TEPAT WAKTU
Anggota DPR dari Fraksi Partai Gerindra Fadli Zon menilai, UU Cipta Kerja tidak tepat sasaran
dalam menjawab persoalan hambatan investasi di dalam negeri.
Mengutip data World Economic Forum (WEF), Fadli memaparkan kendala utama investasi di
Indonesia adalah korupsi, inefisiensi birokrasi, ketidakstabilan kebijakan, serta regulasi
perpajakan.
"Tapi yang disasar omnibus law kok isu ketenagakerjaan? Bagaimana ceritanya? Jadi, antara
diagnosa dengan resepnya sejak awal sudah tak nyambung," katanya dalam keterangan tertulis,
Rabu (7/10/2020).
Menurutnya, pekerja/buruh yang saat ini dalam posisi sulit akibat dampak pandemi Covid-19
kian terpojok.
Fadli berpendapat, kepentingan dan suara masyarakat dalam pembentukan UU Cipta Kerja justru
terpinggirkan. Fadli mencatat sejumlah isu yang menjadi pokok penolakan pekerja/buruh.
"Dalam catatan saya, ada beberapa isu yang memang mengusik rasa keadilan buruh. Misalnya,
skema pesangon kepada pekerja yang di-PHK diubah dari sebelumnya 32 bulan upah, kini
menjadi 25 bulan upah. Kemudian, penghapusan UMK (Upah Minimum Kabupaten) menjadi UMP
(Upah Minimum Provinsi)," tuturnya.
Kemudian, hak-hak pekerja yang sebelumnya dijamin dalam UU Ketenagakerjaan Nomor
13/2003, seperti hak istirahat panjang, uang penghargaan masa kerja, serta kesempatan untuk
bekerja selama 5 hari dalam seminggu dihapus dalam UU Cipta Kerja.
"Sehingga, secara umum, omnibus law ini memang tak memberi rasa keadilan, bukan hanya
buat buruh, tapi juga buat masyarakat secara umum," kata Fadli.
Selain itu, Fadli menilai proses pembentukan dan pengesahan UU Cipta Kerja tidak tepat waktu.
Ia mengatakan membahas RUU sepenting ini yang berdampak pada banyak aspek kehidupan
masyarakat di tengah pandemi sungguh merupakan preseden buruk bagi praktik legislasi.
"Membahas seluruh materi yang telah disebutkan tadi dalam tempo yang singkat memang
mustahil dilakukan, apalagi di tengah berbagai keterbatasan dan pembatasan semasa pandemi
ini. Sehingga, pembahasan omnibus law ini kurang memperhatikan suara dan partisipasi
masyarakat," ujarnya.
Ia pun khawatir pengesahan UU Cipta Kerja justru melahirkan ketidakstabilan di Tanah Air.
Berbagai penolakan masyarakat hingga aksi mogok kerja telah menunjukkan bahwa UU Cipta
Kerja hanya menimbulkan kegaduhan.
"Kalau terus dipaksa untuk diterapkan, ujungnya sudah pasti hanya akan merusak hubungan
industrial. Artinya, baik buruh maupun pengusaha pada akhirnya bisa sama-sama dirugikan. Ini
soal waktu saja," kata Fadli.
521
