Page 512 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 OKTOBER 2020
P. 512
Judul Saat Jokowi Ikut Berperan Dikebutnya Pengesahan UU Cipta Kerja...
Nama Media kompas.com
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://nasional.kompas.com/read/2020/10/07/11264331/saat-jokowi-
ikut-berperan-dikebutnya-pengesahan-uu-cipta-kerja
Jurnalis Dani Prabowo
Tanggal 2020-10-07 11:26:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
positive - Supratman Andi Agtas (Ketua Badan Legislasi DPR) Dilakukan mulai hari Senin sampai
dengan Minggu, dimulai dari pagi hingga malam dini hari, bahkan masa reses pun tetap
melaksanakan rapat baik di dalam maupun luar gedung atas persetujuan pimpinan DPR
positive - Jokowi (Presiden) Pertama, Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja. Kedua, Undang-
Undang Pemberdayaan UMKM
positive - Jokowi (Presiden) Kami harapkan dengan undang-undang baru ( omnibus law ),
kecepatan tindakan kita di lapangan akan kelihatan cepat dan tidaknya, tapi masih tergantung
kepada persetujuan DPR kita. Kalau disetujui saya yakin akan ada perubahan yang besar dari
regulasi yang kita miliki
neutral - Jokowi (Presiden) Sehingga kita ajukan langsung pada DPR, Bu Puan ini 82 UU sudah.
Mohon segera diselesaikan. Saya bisik-bisik kala bisa Bu jangan sampai lebih dari tiga bulan
neutral - Puan Maharani (Ketua DPR) Dan nantinya akan dijalankan melalui mekanisme yang ada
di DPR. Apakah itu melalui Baleg atau Pansus karena melibatkan tujuh komisi terkait untuk
membahas 11 kluster yang terdiri dari 15 bab dan 174 pasal
positive - Jokowi (Presiden) Kemarin pemerintah telah menyampaikan kepada DPR dan saya juga
mendengar Ketua DPR sudah menyampaikan kepada masyarakat bahwa klaster
Ketenagakerjaan dalam RUU Cipta Kerja ini pembahasannya ditunda, sesuai dengan keinginan
pemerintah
neutral - Jokowi (Presiden) Sebuah tradisi sedang kita mulai yaitu dengan menerbitkan omnibus
law
neutral - ANPK (None) Satu undang-undang yang menyinkronisasikan puluhan undang-undang
secara serempak, sehingga antar undang-undang bisa selaras memberikan kepastian hukum
serta mendorong kecepatan kerja, dan inovasi, dan akuntabel, serta bebas korupsi
negative - Ledia Hanifa (Sekretaris Fraksi Partai Keadilan Sejahtera) Anggota banyak yang kaget.
Saya di fraksi pun merasa ini sangat mendadak
511
