Page 507 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 OKTOBER 2020
P. 507
Judul UU Ciptaker Diprotes Buruh-Investor Global
Nama Media Analisa Daily
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL Pg1&8
Jurnalis dtc
Tanggal 2020-10-07 11:38:00
Ukuran 205x132mmk
Warna Warna
AD Value Rp 31.980.000
News Value Rp 319.800.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif
Narasumber
positive - Peter Van der Werf (perwakilan dari Robeco) Meskipun kami menyadari perlunya
reformasi hukum bisnis di Indonesia, kami memiliki kekhawatiran tentang dampak negatif dari
langkah-langkah perlindungan lingkungan yang dipengaruhi Omnibus Law Cipta Kerja
positive - Azis Syamsuddin (Wakil Ketua DPR) Substansi-substansinya kan bisa diajukan ke
Mahkamah Konstitusi kalau memang ada hal-hal yang memang kurang tepat. Pokoknya
prinsipnya kita akan akomodasi
positive - Azis Syamsuddin (Wakil Ketua DPR) Substansi-substansinya kan bisa diajukan ke
Mahkamah Konstitusi kalau memang ada hal-hal yang memang kurang tepat. Pokoknya
prinsipnya kita akan akomodasi.
positive - Airlangga Hartar (Menko Bidang Perekonomian) RUU Cipta Kerja akan mendorong
reformasi regulasi dan debirokratisasi, sehingga pelayanan pemerintahan akan lebih efisien,
mudah, dan pasti, dengan adanya penerapan norma
positive - Raden Pardede (Anggota Tim Asistensi Menko Perekonomian) Akan berlaku sesudah
peraturan pemerintah untuk implementasi selesai. Ditargetkan tahun ini
neutral - Sukarno Alatas (analis Kiwoom Sekuritas) Ketika banyak investasi asing masuk artinya
ada arus kas yang masuk positif untuk Indonesia
Ringkasan
Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (RUU Ciptaker) yang disahkan DPR menjadi Undang-
Undang (UU) pada rapat paripurna. Senin (5/10) diprotes berbagai pihak, khususnya buruh dan
investor global. Alasannya, UU tersebut berpihak kepada investasi namun menyengsarakan
buruh.
Direktur Suluh Muda Indonesia (SMI). Krislian Rcdison Simarmata. juga menolak UU Cipta Kerja
ini. Menurutnya, banyak hal yang dilanggar UU ini. terutama UUD 1945. alinea kedua. Pasal 33.
Pasal 28D ayat 2. Pasal 27 ayat 1 dan menafikan keberadaan UU Pokok Agraria Nomor 5/1960.
506
