Page 503 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 OKTOBER 2020

"Tidak boleh aksi sampai ke Senayan, hanya di kawasan saja. Aksi ini rencananya hingga pukul
18.00 WIB pada 6-8 Oktober 2020," katanya.
Aksi penolakan terhadap Omnibus Law dilakukan massa dengan memasang spanduk di setiap
perusahaan serta berkeliling menggunakan empat unit mobil komando.

Massa menyuarakan penolakan terhadap Omnibus Law UU Cipta Kerja. Mereka meminta agar
tetap ada Upah Minimum Kota/Kabupaten (UMK) tanpa syarat dan tidak menghilangkan Upah
Minimum Sektoral, nilai pesangon tidak berkurang, tidak boleh ada Perjanjian Kerja Waktu
Tertentu (PKWT) atau karyawan kontrak seumur hidup serta tidak boleh ada "outsourcing"
seumur hidup.

Tidak hanya itu para buruh menyerukan agar waktu kerja tidak boleh eksploitatif, cuti dan hak
upah atas cuti tidak boleh hilang, karyawan kontrak dan "outsourcing" harus mendapat jaminan
kesehatan dan pensiun.

Sedangkan di Bandung, Jawa Barat, aksi buruh yang menolak pengesahan UU Cipta Kerja
dilakukan di kawasan Kecamatan Rancaekek sekira pukul 10.00 WIB, Selasa. Ketua SPPB
Bandung Raya, Slamet Priatno mengatakan bahwa aksinya turun ke jalan itu merupakan bentuk
secara tegas menolak UU Cipta Kerja yang sudah disahkan DPR dan pemerintah.

"Kita turun untuk membatalkan keseluruhan Undang-undang (Omnibus Law) itu," kata Slamet
di lokasi.

Ratusan buruh itu melakukan aksi long march mulai dari kawasan Rancaekek, hingga ke arah
Gerbang Tol Cileunyi. Akibatnya, pengendara jalan sempat tersendat oleh aksi long march itu.

Pengusaha Tersenyum Jika buruh kecewa, lain halnya dengan pengusaha. Dunia usaha
menyambut baik dan memberikan apresiasi kepada pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat
(DPR) yang telah mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja menjadi undang-
undang (UU) melalui Rapat Paripurna DPR, Senin (5/10/2020), karena akan mendorong ekonomi
dan investasi.

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Rosan P Roeslani dalam
keterangannya di Jakarta, Selasa, mengatakan UU Cipta Kerja diharapkan dapat mendorong
perekonomian dan investasi melalui penciptaan dan perluasan lapangan kerja.

''UU tersebut mampu menjawab dan menyelesaikan berbagai permasalahan yang menghambat
peningkatan investasi dan membuka lapangan kerja, melalui penyederhanaan sistem birokrasi
dan perizinan, kemudahan bagi pelaku usaha terutama UMKM, ekosistem investasi yang
kondusif, hingga tercipta lapangan kerja yang semakin besar untuk menjawab kebutuhan
angkatan kerja yang terus bertambah," kata Rosan.

Rosan menuturkan pandemi COVID-19 berdampak luas tidak hanya pada kesehatan, namun
juga pada ekonomi, termasuk penyediaan lapangan kerja.

Saat ini, banyak orang yang kehilangan pekerjaan atau banyak pekerja yang bekerja menjadi
paruh waktu. Diharapkan dengan banyaknya investasi yang masuk, lapangan pekerjaan akan
semakin terbuka dan meluas.

"Kejadian pandemi COVID-19 memberikan dampak kontraksi perekonomian dan dunia usaha
yang sangat signifikan, RUU Cipta Kerja menjadi penting dan diperlukan untuk mendukung
pertumbuhan ekonomi melalui program pemulihan dan transformasi ekonomi," katanya.

Menurut Rosan, dengan adanya dinamika perubahan ekonomi global memerlukan respons cepat
dan tepat. Tanpa reformasi struktural, pertumbuhan ekonomi akan tetap melambat.

502