Page 501 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 OKTOBER 2020
P. 501
(Fraksi PAN), dan dua fraksi yang menyatakan menolak persetujuan RUU Ciptaker menjadi UU
(Fraksi Partai Demokrat dan Fraksi PKS).
Setelah itu, pemerintah memberikan pandangannya terkait dengan draf akhir RUU Ciptaker
sebelum diambil keputusan. Dalam penjelasannya, Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI
Supratman Andi Agtas mengatakan bahwa Baleg bersama Pemerintah dan DPD RI telah
melaksanakan rapat sebanyak 64 kali terdiri atas dua kali rapat kerja, 56 kali Rapat Panja, dan
6 kali Rapat Tim Perumus/Tim Penyusun (Timus/Timsin).
"RUU Ciptaker hasil pembahasan terdiri atas 15 bab dan 185 pasal yang berarti mengalami
perubahan dari sebelumnya 15 bab dan 174 pasal," ujarnya.
Terkait pengesahan RUU Cipta Kerja, itu, Konfederasi Serikat Pekerja Badan Usaha Milik Negara
(KSP BUMN) segera mengajukan gugatan "judicial review" di Mahkamah Konstitusi.
Uji Materi Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengklaim
penyusunan kluster ketenagakerjaan di UU Cipta Kerja telah memperhatikan putusan Mahkamah
Konstitusi terhadap uji materi UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
''Kemudian, ketentuan mengenai sanksi ketenagakerjaan dikembalikan kepada UU No 13 Tahun
2003, ini perlu saya sampaikan prinsip umum,'' kata Menaker Ida dalam pernyataan di Jakarta
pada Selasa (6/10).
Menurut Menaker Ida, UU Cipta Kerja tetap mengatur syarat-syarat dan perlindungan hak bagi
pekerja PKWT yang menjadi dasar dalam penyusunan perjanjian kerja.
Selain itu, UU Cipta Kerja yang sudah disahkan DPR pada Senin (5/10) itu juga mengatur
perlindungan tambahan berupa kompensasi kepada pekerja pada saat berakhirnya PKWT.
''Jadi, yang baru adalah ada perlindungan bagi pekerja pada saat berakhirnya PKWT, yang
sebelumnya di UU No 13 Tahun 2003 tidak ada perlindungan seperti ini," kata Ida.
Dia mengatakan syarat-syarat dan perlindungan hak bagi pekerja dalam kegiatan alih daya
(outsourcing) tetap dipertahankan. Bahkan, Cipta Kerja memasukkan prinsip pengalihan
perlindungan hak-hak bagi pekerja apabila terjadi pergantian perusahaan alih daya, sesuai
dengan amanat putusan Mahkamah Konstitusi No.27/PUU-IX/2011.
Terkait pengawasan terhadap perusahaan alih daya, Cipta Kerja juga mengatur syarat-syarat
perizinan terhadap Perusahaan Alih Daya yang terintegrasi dalam sistem Online Single
Submission (OSS).
Terkait ketentuan waktu kerja dan istirahat, kata Ida, tetap diatur seperti undang-undang
sebelumnya dan menambah ketentuan baru mengenai pengaturan waktu kerja dan waktu
istirahat pada sektor usaha dan pekerjaan tertentu.
"Hal ini untuk mengakomodasi tuntutan perlindungan pekerja pada bentuk-bentuk hubungan
kerja dan sektor tertentu yang di era ekonomi digital saat ini berkembang secara dinamis," tutur
Ida.
Dia memastikan UU Cipta Kerja tetap mengatur hak-hak dan perlindungan upah bagi pekerja
sebagaimana peraturan perundang-undangan eksisting, yaitu UU No.13 Tahun 2003 dan PP
No.78 Tahun 2015 dan selanjutnya akan diatur dalam Peraturan Pemerintah yang baru.
Ida memastikan bahwa ketentuan mengenai Upah Minimum Kabupaten/Kota tetap
dipertahankan. Dengan adanya kejelasan dalam konsep penetapan upah minimum dimaksud,
Cipta Kerja menghapus ketentuan mengenai penangguhan pembayaran upah minimum.
500
