Page 505 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 OKTOBER 2020

Judul Ekonom Yakin Pengesahan UU Cipta Kerja Tak Diikuti PHK Besar-
Besaran
Nama Media kompas.com
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://money.kompas.com/read/2020/10/07/113900426/ekonom-
yakin-pengesahan-uu-cipta-kerja-tak-diikuti-phk-besar-besaran
Jurnalis Fika Nurul Ulya
Tanggal 2020-10-07 11:39:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif

Narasumber

negative - Putera Satria Sambijantoro (Ekonom Bahana Sekuritas) Kami optimistis
pengesahannya tidak akan diikuti oleh PHK meluas yang dapat menekan pendapatan
masyarakat, merugikan konsumsi domestik, dan memperpanjang pemulihan PDB

positive - Putera Satria Sambijantoro (Ekonom Bahana Sekuritas) Skema Upah Minimum
Provinsi/Daerah (UMR) akan tetap diberlakukan, dengan besaran gaji yang disesuaikan setiap
tahun berdasarkan inflasi atau pertumbuhan ekonomi daerah

neutral - Putera Satria Sambijantoro (Ekonom Bahana Sekuritas) Pemerintah pusat atau menteri
juga dapat membatalkan kebijakan dan peraturan Pemda. Gubernur dapat mengesampingkan
peraturan daerah yang diberlakukan oleh bupati dan walikota, jika mereka mewakili pemerintah
pusat

negative - Putera Satria Sambijantoro (Ekonom Bahana Sekuritas) Sanksi administratif dua kali
berturut-turut akan menyebabkan menteri atau pemerintah pusat mengambil alih proses
persetujuan investasi

Ringkasan

Ekonom Bahana Sekuritas, Putera Satria Sambijantoro yakin pengesahan RUU omnibus law Cipta
Kerja menjadi Undang-Undang tak diikuti oleh Pemutusan Hubungan Kerja ( PHK ) yang meluas.

Satria menyebut, dalam UU kontroversial itu, perlindungan untuk pekerja tetap utuh, seperti
adanya pembayaran pesangon untuk PHK meski terdapat sedikit pengurangan dalam bonus
apresiasi. Kemudian, sebagian kecil dari uang kompensasi PHK akan ditanggung oleh program
Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) yang sebagiannya dibiayai oleh APBN dengan rasio 1:3.

504