Page 514 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 OKTOBER 2020

Saat itu, Jokowi menyebut kedua UU itu akan menjadi omnibus law , yaitu sebuah UU yang
sekaligus merevisi puluhan UU lainnya.
Penyusunan UU itu dinilai penting untuk menyederhanakan sejumlah kendala regulasi yang ada,
agar realisasi investasi di dalam negeri meningkat.

Rencana Jokowi pun didukung oleh partai politik pengusungnya. Sekretaris Jenderal Partai
Nasdem Johnny G Plate mengungkapkan, agar keinginan Jokowi terwujud dalam waktu cepat,
usulan itu harus masuk ke dalam program legislasi nasional supaya pembahasannya mendapat
prioritas.

Selanjutnya, saat berbicara pada kegiatan "Kompas 100 CEO Forum" pada 28 November 2019,
Jokowi menyatakan, bahwa lolos tidaknya pembahasan omnibus law yang diusulkannya
tergantung pada DPR.

Saat itu, ia menyebut, pemerintah telah menyisir 74 UU yang akan terdampak omnibus law.
Pemerintah pun berencana menyerahkan draf omnibus law ke DPR pada Desember 2019 atau
Januari 2020.

"Kami harapkan dengan undang-undang baru ( omnibus law ), kecepatan tindakan kita di
lapangan akan kelihatan cepat dan tidaknya, tapi masih tergantung kepada persetujuan DPR
kita. Kalau disetujui saya yakin akan ada perubahan yang besar dari regulasi yang kita miliki,"
kata Jokowi.

Dalam perkembangannya, tak hanya omnibus law tentang cipta lapangan kerja dan UMKM
yang disiapkan pemerintah, tetapi juga terkait perpajakan. UU yang disisir pun bertambah
menjadi 82 UU.

Selanjutnya, saat membuka kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional
(Musrenbangnas) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 di
Istana Negara, pada 16 Desember 2019, Kepala Negara menyampaikan bahwa telah
berkomunikasi dengan Ketua DPR Puan Maharani agar membantu pemerintah mempercepat
pembahasan omnibus law tersebut.

"Sehingga kita ajukan langsung pada DPR, Bu Puan ini 82 UU sudah. Mohon segera diselesaikan.
Saya bisik-bisik kala bisa Bu jangan sampai lebih dari tiga bulan," kata Jokowi saat itu.

Jokowi juga mengingatkan agar di dalam pembahasan RUU itu jangan sampai ada pasal titipan
yang tidak sesuai dengan tujuan pemerintah. Hal itu ditegaskan saat ia membuka rapat terbatas
di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat dengan topik pembahasan O mnibus Law Cipta
Lapangan Kerja pada 27 Desember 2019.

Diketahui bahwa omnibus law Cipta Lapangan Kerja memiliki 11 klaster yang pembahasannya
melibatkan 30 kementerian/lembaga. Draf RUU sapu jagat itu ditargetkan dapat diserahkan pada
Januari dan diharapkan selesai pada April 2020.

Selanjutnya, di tengah ramainya polemik bocornya draf 'RUU Penciptaan Lapangan Kerja' yang
dibantah oleh pemerintah, DPR menetapkan 50 RUU yang masuk ke dalam Program Legislasi
Nasional Prioritas 2020 pada 22 Januari 2020.

Empat di antaranya merupakan RUU dalam bentuk omnibus law , yaitu RUU Kefarmasian, RUU
Cipta Lapangan Kerja, RUU Fasilitas Perpajakan untuk Penguatan Perekonomian, dan RUU Ibu
Kota Negara.

Setelah itu, pada 12 Februari, Presiden melalui Menko Perekonomian Airlangga Hartarto
menyerahkan draf dan surat presiden (surpres) RUU Cipta Kerja ke DPR.

513