Page 564 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 OKTOBER 2020

Faktanya, berdasarkan draf final Omnibus Law Cipta Kerja yang didapat CNNIndonesia , tidak
ditemukan pasal yang secara spesifik menyatakan pemberian cuti hamil dan cuti haid kepada
pekerja. Padahal di UU Ketenagakerjaan, ketentuan ini secara khusus tertuang dalam empat
pasal.

Salah satunya pada Pasal 81. Pada pasal itu dijelaskan pekerja/buruh perempuan yang
merasakan sakit saat haid dan memberitahukan kepada pengusaha, tidak wajib bekerja pada
hari pertama dan kedua pada waktu siklus itu.

Pelaksanaannya sesuai dengan perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja
bersama.

Begitu juga dengan cuti haid. "Pekerja/buruh perempuan berhak memperoleh istirahat selama
satu setengah bulan sebelum saatnya melahirkan anak dan satu setengah bulan sesudah
melahirkan menurut perhitungan dokter kandungan atau bidan," bunyi Pasal 82 ayat 1 UU
Ketenagakerjaan.
Selain itu, pekerja/buruh perempuan yang mengalami keguguran kandungan berhak
memperoleh istirahat satu setengah bulan atau sesuai dengan surat keterangan dokter
kandungan atau bidan. Bahkan, Pasal 84 UU Ketenagakerjaan mewajibkan para pekerja/buruh
perempuan yang mendapat hak cuti tersebut tetap mengantongi upah penuh.
Namun, ketentuan ini tidak ada lagi di Omnibus Law Ciptaker. Ketentuan cuti bagi pekerja hanya
secara umum.

Hal itu tertuang di Pasal 79, di mana pemberi kerja wajib memberi waktu istirahat dan cuti.
Istirahat diberikan antara jam kerja, paling sedikit setengah jam setelah bekerja selama empat
jam terus menerus dan waktu istirahat tersebut tidak termasuk jam kerja.

Lalu, diberikan pula istirahat mingguan satu hari untuk enam hari kerja dalam satu minggu.

"Cuti yang wajib diberikan kepada pekerja/buruh yaitu cuti tahunan, paling sedikit 12 hari kerja
setelah pekerja/buruh yang bersangkutan bekerja selama 12 bulan secara terus menerus," tulis
Pasal 79 ayat 3 Omnibus Law Ciptaker.

Pelaksanaan cuti tahunan diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian
kerja bersama. Selain waktu istirahat dan cuti yang sudah diatur, perusahaan tertentu dapat
memberikan istirahat panjang yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau
perjanjian kerja bersama.

563