Page 561 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 OKTOBER 2020
P. 561

Judul               Aturan Cuti Haid dan Hamil Hilang dari UU Cipta Kerja
                Nama Media          cnnindonesia.com
                Newstrend           Omnibus Law
                Halaman/URL         https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20201007095107-92-
                                    555314/aturan-cuti-haid-dan-hamil-hilang-dari-uu-cipta-kerja
                Jurnalis            redaksi
                Tanggal             2020-10-07 10:16:00
                Ukuran              0
                Warna               Warna
                AD Value            Rp 17.500.000
                News Value          Rp 52.500.000
                Kategori            Dirjen PHI & Jamsos
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Negatif



              Narasumber

              negative - Airlangga Hartarto (Menteri Koordinator Bidang Perekonomian) Di UU ini (Omnibus
              Law Ciptaker) tidak menghilangkan hak cuti haid dan cuti hamil yang telah diatur dalam Undang-
              undang Ketenagakerjaan



              Ringkasan

              Menteri Koordinator Bidang Perekonomian  Airlangga Hartarto  menjamin pemberian cuti hamil
              dan  cuti haid  tetap ada bagi pekerja usai pengesahan Undang-Undang Omnibus Law Cipta
              Kerja (  UU Cipta Kerja  ). Ketentuan ini diklaim tidak berubah dari Undang-Undang Nomor 13
              Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.



              ATURAN CUTI HAID DAN HAMIL HILANG DARI UU CIPTA KERJA

              Menteri Koordinator Bidang Perekonomian  Airlangga Hartarto  menjamin pemberian cuti hamil
              dan  cuti haid  tetap ada bagi pekerja usai pengesahan Undang-Undang Omnibus Law Cipta
              Kerja (  UU Cipta Kerja  ). Ketentuan ini diklaim tidak berubah dari Undang-Undang Nomor 13
              Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

              "Di UU ini (Omnibus Law Ciptaker) tidak menghilangkan hak cuti haid dan cuti hamil yang telah
              diatur dalam Undang-undang Ketenagakerjaan," ujar Airlangga, dikutip Rabu (7/10).

              Faktanya, berdasarkan draf final Omnibus Law Cipta Kerja yang didapat  CNNIndonesia  , tidak
              ditemukan pasal yang secara spesifik menyatakan pemberian cuti hamil dan cuti haid kepada
              pekerja. Padahal di UU Ketenagakerjaan, ketentuan ini secara khusus tertuang dalam empat
              pasal.

              Salah  satunya  pada  Pasal  81.  Pada  pasal  itu  dijelaskan  pekerja/buruh  perempuan  yang
              merasakan sakit saat haid dan memberitahukan kepada pengusaha, tidak wajib bekerja pada
              hari pertama dan kedua pada waktu siklus itu.

                                                           560
   556   557   558   559   560   561   562   563   564   565   566