Page 566 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 OKTOBER 2020
P. 566
Pasal 59 UU Ketenagakerjaan semula mengatur bahwa perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT)
terhadap pekerja maksimal dilakukan dua tahun, selanjutnya dapat diperpanjang kembali dalam
waktu 1 tahun.
UU CIPTA KERJA DISAHKAN, KERJA KONTRAK DAN OUTSOURCING DIPREDIKSI
MAKIN MENGGURITA
Wakil Ketua Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI) Jumisih menyebutkan, setelah
omnibus law Undang-Undang Cipta Kerja disahkan, sistem kerja kontrak dan outsourcing akan
semakin menggurita.
Pasalnya, UU tersebut menghilangkan ketentuan mengenai jangka waktu maksimum status
pekerja kontrak bisa diperpanjang. Pada UU Cipta Kerja , praktik outsourcing juga tidak lagi
dibatasi pada jenis pekerjaan tertentu.
"Kontrak dan outsourcing itu akan semakin menggurita, tidak ada batasan waktu karena
batasan waktu tiga tahun itu dihapuskan. Dan outsourcing itu tidak akan lagi memandang jenis
pekerjaan apa yang bisa di- outsource ," kata Jumisih dalam konferensi pers daring, Selasa
(6/10/2020).
Pasal 59 UU Ketenagakerjaan semula mengatur bahwa perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT)
terhadap pekerja maksimal dilakukan dua tahun, selanjutnya dapat diperpanjang kembali dalam
waktu 1 tahun.
Sementara, dalam UU Cipta Kerja, ketentuan itu diubah dengan menghilangkan jangka waktu
maksimum perjanjian kerja sementara dan jangka waktu perpanjangan maksimum.
Terkait outsourcing , berdasarkan UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan,
praktiknya hanya dibatasi pada jenis pekerjaan yang tidak berhubungan langsung dengan
kegiatan produksi.
Batasan ini kemudian dihapuskan oleh UU Cipta Kerja. Padahal, praktik kerja outsourcing
selama ini hanya menguntungkan perusahaan dan berimbas pada pengurangan hak-hak buruh.
"Kita bisa memprediksi bahwa sistem kerja kontrak yang sekarang ini kondisinya sudah buruk
itu akan lebih buruk lagi kondisinya ke depan," ujar Jumisih.
Jumisih juga menyoroti ketentuan mengenai jam lembur yang menjadi lebih lama. Pasal 78 Bab
IV UU Cipta Kerja tentang Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa waktu kerja lembur dilakukan
paling banyak empat jam dalam sehari dan 18 jam seminggu.
Waktu lembur tersebut lebih lama dibandingkan dengan yang semula diatur dalam UU Nomor
13 Tahun 2003, yang menyebutkan bahwa kerja lembur dalam satu hari maksimal 3 jam dan 14
jam dalam satu minggu.
Hal ini, kata Jumisih, akan menyulitkan buruh untuk meluangkan waktu bersosialisasi atau
sekadar berkumpul bersama keluarga.
"Karena jam-jam produktif kami, jam-jam terbaik kami sebagai buruh itu sudah diabdikan
sepenuh-penuhnya di pabrik sehingga waktu bersosialisasi itu akan berkurang," kata dia.
Keberadaan UU Cipta Kerja juga dinilai tidak akan membuka peluang kerja yang luas
sebagaimana yang dijanjikan pemerintah.
565
