Page 571 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 OKTOBER 2020
P. 571
Amnesty Internasional memberikan catatan, aturan teknis apapun yang dibuat menyusul
pengesahan UU Cipta Kerja jangan sampai membebaskan pengusaha dari kewajiban mereka
untuk mengubah status pekerja sementara menjadi pekerja tetap. Hal ini menghilangkan
kepastian kerja.
2. Alih Daya Dalam UU Ciptaker, perjanjian kerja harus mensyaratkan pangalihan perlindungan
hak-hak bagi pekerja/buruh apabila terjadi pergantian perusahaan alih daya sepanjang objek
pekerjannya tetap ada.
Apabila terjadi pengalihan pekerjaan dari eprusahaan alih daya, maksa kerja dari pekerja/buruh
tetap dihitung.
Perusahan alih daya berbentuk badan hukum dan wajib memenuhi Perizinan Berusaha yang
diterbitkan oleh Pemerintah Pusat.
3. Upah Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) tetap diatur dalam UU Cipta Kerja, dengan
syarat tertentu. Upah minimum ditetapkan dengan memperhatikan kelayakan hidup
pekerja/buruh dengan mempertimbangkan aspek pertumbuhan ekonomi atau inflasi.
Yang banyak dikritik dalam hal ini adalah, masuknya Pasal 88B yang memberikan kebebasan
kepada pengusaha untuk menentukan unit keluaran yang ditugaskan kepada pekerja sebagai
dasar penghitungan upah (sistem upah per satuan).
Tidak ada jaminan bahwa sistem besaran upah per satuan untuk menentukan upah minimum di
sektor tertentu tidak akan berakhir di bawah upah minimum 4. Pesangon dan JKP UU Cipta
Kerja tetap mengatur pesangon dan menambah peraturan soal Jaminan Kehilangan Pekerjaan.
Perhitungan pesangon dalam UU Cipta Kerja adalah sebagai berikut: Pasal 156 (1) Dalam hal
terjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha wajib membayar uang pesangon dan/atau uang
penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima.
(2) Uang pesangon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak sesuai
ketentuan sebagai berikut: a. masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun, 1 (satu) bulan upah; b.
masa kerja 1 (satu) tahun atau lebih tetapi kurang dari 2 (dua) tahun, 2 (dua) bulan upah; c.
masa kerja 2 (dua) tahun atau lebih tetapi kurang dari 3 (tiga) tahun, 3 (tiga) bulan upah; d.
masa kerja 3 (tiga) tahun atau lebih tetapi kurang dari 4 (empat) tahun, 4 (empat) bulan upah;
e. masa kerja 4 (empat) tahun atau lebih tetapi kurang dari 5 (lima) tahun, 5 (lima) bulan upah;
f. masa kerja 5 (lima) tahun atau lebih, tetapi kurang dari 6 (enam) tahun, 6 (enam) bulan upah;
g. masa kerja 6 (enam) tahun atau lebih tetapi kurang dari 7 (tujuh) tahun, 7 (tujuh) bulan
upah; h. masa kerja 7 (tujuh) tahun atau lebih tetapi kurang 444 dari 8 (delapan) tahun, 8
(delapan) bulan upah; i. masa kerja 8 (delapan) tahun atau lebih, 9 (sembilan) bulan upah.
Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) adalah skema baru terkait dengan jaminan ketenagakerjaan
yang tidak mengurangi manfaat dari berbagai jaminan sosial lainnnya, seperti Jaminan
Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT), dan Jaminan Pensiun.
Kemnaker menyebutkan, JKP dalam UU Cipta Kerja tidak menambah beban bagi pekerja/buruh.
5. Tenaga Kerja Asing (TKA) Tenaga Kerja Asing (TKA) dapat dipekerjakan hanya dalam
hubungan kerja untuk jabatan tertentu serta memiliki kompetensi sesuai dengan jabatan yang
akan diduduki.
Setiap pemberi kerja wajib memiliki Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA). Pemberi
kerja orang perseorangan dilarang mempekerjakan TKA.
570
