Page 574 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 OKTOBER 2020
P. 574
Berdasarkan catatan KSPI, aksi kemarin dilakukan di berbagai daerah industri seperti Serang,
Cilegon, Tangerang, Jakarta, Depok, Bogor, Bekasi, Karawang, Purwakarta, Cianjur, Bandung,
Semarang, Surabaya, Pasuruan, Gresik, Mojokerto, Lampung, Medan, Deli Serdang, Batam,
Banda Aceh, Banjarmasin, Gorontalo, dan lain sebagainya.
Said Iqbal membantah jika ada yang mengatakan apa yang dilakukan buruh adalah mogok kerja
secara illegal. Menurutnya, pemogokan ini dilakukan sebagai bentuk protes kaum buruh atas
disahkannya UU Omnibus Law Cipta Kerja.
Adapun asar hukum mogok nasional dilakukan sesuai dengan UU No 9 Tahun 1998 tentang
Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum dan UU No 21 Tahun 2000 khususnya
Pasal 4 yang menyebutkan, fungsi serikat pekerja salah satunya adalah merencanakan dan
melaksanakan pemogokan.
"Selain itu, dasar hukum mogok nasional yang akan kami lakukan adalah UU No 39 Tahun 1999
tentang HAM dan UU No 12 tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang
Hak-Hak Sipil dan Politik," katanya.
Menurut Said Iqbal, aksi buruh dilakukan dengan tertib, damai, dan tidak anarkis. Aksi ini
dilakukan semata-mata untuk meminta pemerintah dan DPR RI membatalkan Omnibus Law.
Karena di dalamnya ada persoalan mendasar seperti pengurangan pesangon, karyawan kontrak
dan outsourcing seumur hidup, UMSK dihilangkan, ada syarat khusus untuk penetapan UMK,
hingga potensi hilangnya jaminan kesehatan dan pensiun bagi karena penerapan kontrak dan
outsourcing.
KSPI juga menghimbau agar buruh yang melakukan aksi tetap mengutamakan kesehatan agar
tidak terpapar Covid-19 dengan tetap menggunakan masker di lokasi aksi dan menjaga jarak di
antara massa aksi.
Sebelumnya, Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law tentang Cipta Kerja sudah
disahkan menjadi UU oleh para anggota dewan pada rapat paripurna Senin (5/10).
Dari pengesahan tersebut setidaknya ada dua fraksi yang melakukan penolakan Omnibus Law
disahkan menjadi UU. Itu adalah Fraksi Partai Demokrat dan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera
(PKS).
Selain itu elemen buruh juga menolak pengesaha UU Omnibus Law tentang Cipta Kerja tersebut.
Sebagai bentuk penolakannya, buruh melakukan mogok kerja nasional tertanggal dari 6-8
Oktober 2020.
( Editor : Dinarsa Kurniawan Reporter : Gunawan Wibisono .
573
