Page 572 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 OKTOBER 2020
P. 572
6. Sanksi UU Cipta Kerja menghapus Pasal 91 di UU Ketenagakerjaan, yang mewajibkan upah
yang disetujui oleh pengusaha dan pekerja tidak boleh lebih rendah daripada upah minimum
sesuai peraturan perundang-undangan.
Apabila persetujuan upah tersebut lebih rendah daripada upah minimum dalam peraturan
perundang-undangan, maka pengusaha diwajibkan untuk membayar para pekerja sesuai dengan
standar upah minimum dalam peraturan perundang-undangan. Jika dilanggar pengusaha akan
mendapat sanksi.
Menghapus Pasal 91 UU Ketenagakerjaan ini akan berujung pada kurangnya kepatuhan
pengusaha terhadap upah minimum menurut undang-undang.
Dengan kata lain, kemungkinan besar pengusaha akan memberikan upah yang lebih rendah
kepada pekerja dan tidak melakukan apa-apa karena tidak ada lagi sanksi yang mengharuskan
mereka melakukannya.
7. Waktu Kerja Batasan waktu kerja dalam Pasal 77 ayat (2) UU Cipta Kerja masih dikecualikan
untuk sektor tertentu. Detail skema masa kerja dan sektor tertentu yang dimaksud akan
dijabarkan lebih lanjut melalui peraturan pemerintah (PP).
Ini menimbulkan kekhawatiran akan adanya perbedaan batas waktu kerja bagi sektor tertentu
dan kompensasinya akan dapat merugikan pekerja di sektor-sektor tertentu, karena mereka
dapat diminta untuk bekerja lebih lama dan menerima pembayaran untuk lembur yang lebih
rendah dibandingkan pekerja di sektor lain..
571
