Page 578 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 OKTOBER 2020

"Pertemuan kemarin ternyata di detik-detik akhir sidang paripurna," kata Andi kepada
Kompas.com, Selasa (6/10/2020).
"Tapi yang penting, kami menyampaikan pasal-pasal mana yang kami anggap merugikan dan
sudah pasti menyengsarakan buruh Indonesia," lanjut dia.

Pasal yang ungkapkan Andi antara lain mengenai pesangon buruh yang dikurangi, kemudian
terkait tenaga kerja asing dan outscorcing.

Andi tidak menceritakan lebih rinci bagaimana respons Presiden Jokowi mengenai pasal-pasal
bermasalah yang ia sampaikan tersebut.

Kendati belum berhasil mengagalkan pengesahan UU Cipta Kerja melalui pertemuan dengan
Presiden Jokowi, KSPSI akan menempuh jalur lain untuk membatalkan UU Cipta Kerja.

Cara yang akan ditempuh, yakni melalui uji materiil di Mahkamah Konstitusi (MK).

"KSPSI sebagai konfederasi buruh terbesar akan mengambil langkah konstutisional, yaitu judicial
review ke MK," ujar dia.

KSPSI, lanjut Andi, juga sudah membentuk tim hukum untuk melakukan permohonan uji materiil.

Sejumlah advokat ternama pun disebut sudah bersedia untuk membantu KSPSI melayangkan
permohonan gugatan ke MK.

Namun ia enggan mengungkapkan siapa saja advokat yang akan mendampingi buruh dalam
proses uji materiil di MK nantinya.

"Belum nama-namanya, tapi banyak sekali advokat yang mau berjuang bersama buruh di MK,"
ucap dia.

Diberitakan sebelumnya, pengesahan Omnibus Law Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta
Kerja oleh DPR pada Senin (5/10/2020) mendapatkan perlawanan dari serikat buruh hingga
detik-detik terakhir.

Jelang satu jam sebelum RUU disahkan menjadi UU, dua pemimpin serikat buruh, yakni Presiden
Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal dan Presiden KSPSI Andi Gani Nena Wea
datang menemui Presiden Joko Widodo.

Mereka menemui Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta, sekitar pukul 13.45 WIB.

Keduanya sejak awal gencar menolak pembahasan dan pengesahan RUU Cipta Kerja menjadi
UU.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, pertemuan enam mata itu berlangsung tertutup sekitar
satu jam.

Tak lama setelah pertemuan tersebut, DPR memulai rapat paripurna yang salah satu agendanya
adalah mengesahkan RUU Cipta Kerja menjadi UU.

577