Page 580 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 OKTOBER 2020
P. 580
Diketahui, Polri menerbitkan surat telegram yang melarang aksi buruh menolak pengesahan
Omnibus Law RUU Cipta Kerja menjadi UU.
Salah satu alasannya adalah pandemi Covid-19 yang masih berlangung.
Fatia menuturkan, kebebasan berekspresi maupun kebebasan berkumpul dapat tercederai
dengan adanya telegram tersebut, terutama para buruh yang dirugikan dengan UU Ciptaker.
Namun, menurut Fatia, publik terpaksa berjuang dengan turun ke jalan karena keputusan
pemerintah yang tidak didasari pada kepentingan masyarakat sendiri.
Kontras pun menilai bahwa penanganan terhadap aksi demonstrasi di tengah pandemi
seharusnya tidak menggunakan cara-cara yang eksesif.
"Di mana sebenarnya hal ini bisa diatasi dengan cara-cara tertentu dan tidak perlu melakukan
atau meluncurkan tindakan-tindakan eksesif, seperti surat telegram atau pengawasan di
beberapa kanal-kanal atau pusat-pusat industri seperti yang dilakuakn aparat kepolisian dan TNI
hari ini," tutur Fatia.
Isinya berupa 12 perintah Kapolri kepada jajaran untuk mengantisipasi aksi unjuk rasa(unras)
dan mogok kerja buruh pada tanggal 6-8 Oktober 2020 dalam rangka penolakan Omnibus Law
RUU Cipta Kerja.
Di antaranya yaitu, perintah melakukan deteksi dini, mencegah aksi unras guna memutus
penyebaran Covid-19, patroli siber, kontra narasi, menyiapkan rencana pengamanan, hingga
penegakkan hukum.
579
