Page 582 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 OKTOBER 2020

ekonomi dalam negeri. Utamanya pemilihan ekonomi nasional pasca covid-19. Dimana sasaran
utamanya adalah untuk menarik investasi sebanyak-banyaknya. Bukan hanya dari sisi usaha
atau investor, Staf Khusus Menkeu Bidang Perumusan Kebijakan Fiskal Regional, Candra Fajri
Ananda menjelaskan, UU ini mencoba melindungi keduanya, baik pengusaha maupun pekerja.

PEMERINTAH PASTIKAN UU CIPTA KERJA LINDUNGI 2 SISI, PEKERJA DAN
PENGUSAHA

Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja telah dinyatakan sah sebagai Undang-Undang
(UU). Meski menuai banyak polemik, Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah
menyatakan RUU tersebut telah menjadi UU pada 5 Oktober 2020 melalui rapat paripurna di
DPR.

Pemerintah menilai, dengan diterbitkannya UU ini, akan dapat membantu pemulihan ekonomi
dalam negeri. Utamanya pemilihan ekonomi nasional pasca covid-19. Dimana sasaran utamanya
adalah untuk menarik investasi sebanyak-banyaknya.

Bukan hanya dari sisi usaha atau investor, Staf Khusus Menkeu Bidang Perumusan Kebijakan
Fiskal Regional, Candra Fajri Ananda menjelaskan, UU ini mencoba melindungi keduanya, baik
pengusaha maupun pekerja.

"Bisa dilihat dari berbagai aspek secara umum, UU Cipta Kerja berusaha melindungi dua sisi,
pekerja dan pengusaha," kata Staf Khusus Menkeu Bidang Perumusan Kebijakan Fiskal Regional,
Candra Fajri Ananda kepada Liputan6.com , seperti ditulis Rabu (7/10/2020).

Untuk pengusaha atau investor, melalui UU ini dilakukan pemangkasan birokrasi. Sehingga
perizinan pendirian usaha menjadi lebih efisien. Sementara untuk pekerja, Candra menyebutkan
sejumlah manfaat yang dimuat dalam UU ini.

Diantaranya, pertama, Kepastian perlindungan bagi pekerja Perjanjian Kerja Waktu Tertentu
(PKWT) melalui pemberian jaminan kompensasi.

Kedua, kepastian pemberian pesangon, dimana pemerintah menerapkan program JKP dengan
tidak mengurangi manfaat JKK, JKm, JHT, dan JP, serta tidak menambah beban iuran dari
pekerja atau pengusaha. Ketiga, pekerjaan alih daya ( outsourcing ) tetap diatur UU dengan
tetap memperhatikan putusan MK.
Lalu program JKP dilaksanakan pemerintah melalui BPJS Ketenagakerjaan dengan tidak
mengurangi manfaat JKK, JKM, JHT, dan JP, serta tidak menambah beban iuran dari pekerja
atau pengusaha.

"Pengaturan jam kerja khusus untuk pekerjaan tertentu, yang sifatnya tidak dapat dilakukan
pada jam kerja umum, yang telah diatur UU Ketenagakerjaan, dilaksanakan dengan
memperhatikan tren pekerjaan yang mengarah kepada pemanfaatan digital. Termasuk industri
4.0 dan ekonomi digital," kata Candra.

Enam, Candra juga menerangkan bahwa PHK tetap mengikuti persyaratan yang diatur UU
Ketenagakerjaan. Kemudian, UU Cipta Kerja tidak menghilangkan hak cuti haid dan cuti hamil
yang telah diatur UU Ketenagakerjaan. "Ini yang sudah dirumuskan dan perlu aturan
operasionalnya," kata Candra.
Sebelumnya, Konfederasi Serikat Pekerja (KSP) BUMN mencibir terbentuknya Rancangan
Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja yang telah disahkan menjadi Undang-Undang
(UU) oleh DPR RI pada Senin, 5 Oktober 2020 kemarin.

581