Page 587 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 OKTOBER 2020
P. 587
serta terukur dari sisi waktu dan substansi. Supaya tidak ada tabrakan audio yang membuat
hang, maka perlu diatur lalu lintas pembicaraan
Ringkasan
Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin meminta masyarakat dapat membaca secara utuh dan
tidak terpengaruh hoaks di media sosial mengenai Undang-Undang Cipta Kerja.
Azis menilai hoaks disebarkan dan dibuat secara sengaja oleh orang yang tidak bertanggung
jawab.
PIMPINAN DPR: MASYARAKAT JANGAN TERPROVOKASI HOAKS SOAL UU CIPTA
KERJA DI MEDIA SOSIAL
Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin meminta masyarakat dapat membaca secara utuh dan
tidak terpengaruh hoaks di media sosial mengenai Undang-Undang Cipta Kerja.
Azis menilai hoaks disebarkan dan dibuat secara sengaja oleh orang yang tidak bertanggung
jawab.
"Saya minta masyarakat dapat menyaring dan melakukan kroscek terlebih dahulu terhadap
informasi yang beredar. Sehingga informasi yang masuk ke dalam pikiran kita tidak mudah
terhasut dengan informasi yang bohong atau hoaks," kata Azis Syamsuddin kepada wartawan,
Rabu (7/10/2020).
Politikus Partai Golkar itu mengharapkan agar aparat kepolisian dapat mengungkap pelaku
penyebaran hoaks tersebut dan membuka motifnya.
Dia mengajak seluruh elemen masyarakat dapat bijak dalam menggunakan media sosial.
"Bijaklah menggunakan sosmed, jangan sampai kita justru harus berurusan dengan penegak
hukum karena menyebarkan berita yang tidak benar ke publik," ujarnya.
Mantan Ketua Komisi III DPR RI itu menjelaskan, poin-poin yang terdapat dalam Undang-Undang
Cipta Kerja seperti Uang Pesangon, UMP, UMK, HMSP dihlangkan tidaklah benar atau informasi
bohong.
"Uang pesangon tetap ada tercantum di Bab IV Pasal 89 tentang perubahan Pasal 156. Upah
minimum tetap ada dan tercantum di Bab IV Pasal 89 tentang perubahan terhadap Pasal 88C
UU 13 Tahun 2003," ujarnya.
Terkait dengan Upah Buruh yang dihitung per jam, Hak Cuti Hilang dan Outsourcing diganti
dengan kontrak seumur hidup juga merupakan hal yang tidak benar.
"Jangan sampai informasi yang salah semua ini terus disebarkan dan berdampak pada hajat
hidup orang banyak," katanya.
Azis menambahkan tidak akan adanya status karyawan tetap juga merupakan informasi yang
bohong atau hoaks.
Salam UU Cipta Kerja status karyawan tetap masih ada, tercantum dalam Bab IV pasal 89
tentang perubahan terhadap pasal 56 Uu 13 Tahun 2003.
586
