Page 591 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 OKTOBER 2020
P. 591
Ringkasan
Sejumlah asosiasi buruh di Kota Solo kompak tidak mengikuti mogok nasional dan demonstrasi
untuk menggagalkan RUU Omnibus Law Cipta Kerja ( Ciptaker ). Mereka memilih untuk
menempuh jalur hukum dengan mengajukan uji materi atau judicial review ke Mahkamah
Konstitusi (MK).
Ketua Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Solo Wahyu Rahadi mengatakan semua
anggotanya tetap masuk kerja seperti biasa.
BURUH SOLO TOLAK MOGOK NASIONAL, MAHASISWA SULTRA RISAU TKA
Sejumlah asosiasi buruh di Kota Solo kompak tidak mengikuti mogok nasional dan demonstrasi
untuk menggagalkan RUU Omnibus Law Cipta Kerja ( Ciptaker ). Mereka memilih untuk
menempuh jalur hukum dengan mengajukan uji materi atau judicial review ke Mahkamah
Konstitusi (MK).
Ketua Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Solo Wahyu Rahadi mengatakan semua
anggotanya tetap masuk kerja seperti biasa.
Ia menilai aksi mogok kerja tidak akan efektif karena DPR RI telanjur mengesahkan Omnibus
Law Ciptaker. Terlebih, banyak pekerja yang mengkhawatirkan kondisi ekonomi rumah tangga
mereka di masa pandemi.
"Jangankan untuk mogok kerja, mayoritas anggota KSPSI saat ini sendiri masih dalam status
dirumahkan. Kalau pun tidak dirumahkan, ya sehari masuk, sehari libur," katanya, Selasa (6/10).
Kondisi tersebut, lanjutnya, membuat aksi mogok kerja tidak akan memberi efek tekanan yang
diharapkan.
Meski demikian, Wahyu menegaskan SPSI tetap menolak RUU yang disahkan beberapa hari yang
lalu itu.
"Karena itu dengan disahkannya RUU Cipta Kerja oleh DPR jelas kami sangat-sangat kecewa,"
katanya.
Terkait rencana judicial review , Wahyu mengaku belum bisa memastikan waktu pengajuannya.
Sebab, hingga saat ini pihaknya belum mendapat salinan naskah RUU yang disahkan itu.
"Kami baru punya draf RUU-nya, karena itu perlu dicermati lagi siapa tahu ada perubahan. Jadi
nanti setelah dapat draf UU Cipta Kerja yang sudah disahkan, kami akan berkumpul lagi untuk
melihat isinya dan mengajukan penolakan," tutup dia.
Senada, Ketua DPC Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) Kota Solo Endang Setyowati
mengatakan DPP SBSI sempat menginstruksikan aksi mogok nasional 6-8 Oktober.
"Tapi itu sebelum RUU disahkan jadi UU. karena ini sudah disahkan, kita belum ada instruksi
lagi. Makanya kami tidak ikut mogok hari ini," katanya.
Meski tak ikut mogok nasional, SBSI Solo berencana mengadakan audiensi dengan Pemerintah
Kota (Pemkot) Solo. Ia berencana menghadap Walikota Solo FX Hadi Rudyatmo dalam waktu
dekat.
"Kita akan minta komitmen Pemkot Solo untuk memberi perlindungan dan jaminan
kesejahteraan bagi buruh," katanya.
590
