Page 594 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 OKTOBER 2020

Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Arif Maulana mengatakan dengan disahkan
UU tersebut maka menunjukkan DPR bukan lagi wakil rakyat. Karena nyatanya mereka
mengabaikan aspirasi rakyat Indonesia yang tidak mengingikan UU Omnibus Law Cipta Kerja
tersebut.

"Pemerintah dan DPR menunjukkan bahwa mereka sejatinya pemerintah dan DPR hari ini
memang bukan wakil rakyat," ujar Arif kepada wartawan, Rabu (7/10).

Menurut Arif, DPR dan pemerintah sudah mebuktikan keberpihakannya kepada pengusaha. Ini
menjadi ironis sejatinya berpihak ke rakyat. Namun malah sebaliknya.

"Mereka hanya menjadi wakil pengusaha dan pemodal, pemerintah dan DPR sudah melanggar
mandat reformasi untuk tegakkan demokrasi dan konstitusi," katanya.

"Mereka tidak peka dan peduli para kritik masyarakat yang menolak RUU ini sejak awal. Untuk
kesekian kalinya suara rakyat diabaikan tak ubahnya pengesahan UU KPK, UU Minerba dan UU
MK (Mahkamah Konstitusi-Red) yang cacat dan inkonstitusional," tambahnya.

Adanya pengesahan UU tersebut juga akan memicu masyarakat tidak percaya lagi kepada DPR
dan juga pemerintah. Sehingga hal ini sangat merugikan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Pengesahan UU ini akan memicu mosi tidak percaya rakyat pada Presiden dan DPR,"
pungkasnya.

Sebelumnya, Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law tentang Cipta Kerja sudah
disahkan menjadi UU oleh para anggota dewan pada rapat paripurna Senin (5/10).

Dari pengesahan tersebut setidaknya ada dua fraksi yang melakukan penolakan Omnibus Law
disahkan menjadi UU. Itu adalah Fraksi Partai Demokrat dan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera
(PKS).

Selain itu elemen buruh juga menolak pengesaha UU Omnibus Law tentang Cipta Kerja tersebut.
Sebagai bentuk penolakannya, buruh melakukan mogok kerja nasional tertanggal dari 6-8
Oktober 2020.

( Editor : Dinarsa Kurniawan Reporter : Gunawan Wibisono .

593