Page 593 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 OKTOBER 2020

Judul LBH Jakarta: Sahkan UU Omnibus Law, DPR Bukan Lagi Wakil Rakyat
Nama Media jawapos.com
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://www.jawapos.com/nasional/07/10/2020/lbh-jakarta-sahkan-uu-
omnibus-law-dpr-bukan-lagi-wakil-rakyat/
Jurnalis redaksi
Tanggal 2020-10-07 09:56:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif

Narasumber

negative - Arif Maulana (Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta) Pemerintah dan DPR
menunjukkan bahwa mereka sejatinya pemerintah dan DPR hari ini memang bukan wakil rakyat

negative - Arif Maulana (Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta) Mereka hanya
menjadi wakil pengusaha dan pemodal, pemerintah dan DPR sudah melanggar mandat reformasi
untuk tegakkan demokrasi dan konstitusi

negative - Arif Maulana (Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta) Mereka tidak peka
dan peduli para kritik masyarakat yang menolak RUU ini sejak awal. Untuk kesekian kalinya suara
rakyat diabaikan tak ubahnya pengesahan UU KPK, UU Minerba dan UU MK (Mahkamah
Konstitusi-Red) yang cacat dan inkonstitusional

negative - Arif Maulana (Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta) Pengesahan UU ini
akan memicu mosi tidak percaya rakyat pada Presiden dan DPR

Ringkasan

- DPR telah mengesahkan Undang-Undang (UU) Omnibus Law tentang Cipta Kerja. Namun
pengesahan ini mendapatkan penolakan keras dari elemen buruh, mahasiswa hingga akademisi.

Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Arif Maulana mengatakan dengan disahkan
UU tersebut maka menunjukkan DPR bukan lagi wakil rakyat. Karena nyatanya mereka
mengabaikan aspirasi rakyat Indonesia yang tidak mengingikan UU Omnibus Law Cipta Kerja
tersebut.

LBH JAKARTA: SAHKAN UU OMNIBUS LAW, DPR BUKAN LAGI WAKIL RAKYAT

- DPR telah mengesahkan Undang-Undang (UU) Omnibus Law tentang Cipta Kerja. Namun
pengesahan ini mendapatkan penolakan keras dari elemen buruh, mahasiswa hingga akademisi.

592