Page 596 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 OKTOBER 2020
P. 596
UU CIPTAKER DISAHKAN, FADLI ZON: SAYA MINTA MAAF
Anggota Komisi I DPR RI Fadli Zon menilai Pengesahan RUU Cipta Kerja pada Senin 5 Oktober
2020 memang pantas jadi kontroversi. Sebab, meski telah diprotes banyak kalangan, terutama
kaum buruh, pembahasan dan kemudian pengesahan RUU itu jalan terus dan dilakukan dengan
secepat kilat.
Fadli menilai UU tersebut tidak tepat waktu karena saat ini Indonesia tengah dilanda pandemi
yang mestinya prioritas utamanya isu kesehatan dan kemanusiaan seperti dinyatakan Presiden
sendiri. Omnibus law ini juga tidak tepat sasaran, sebab jika tujuannya mendatangkan investasi,
yang jadi hambatan investasi dengan apa yang dirancang oleh omnibus law ini sama sekali tak
sinkron.
"Memang yang disorot adalah perizinan dan aturan yang tumpang tindih. Menurut World
Economic Forum (WEF), kendala utama investasi di Indonesia adalah korupsi, inefisiensi
birokrasi, ketidakstabilan kebijakan, serta regulasi perpajakan. Tapi yang disasar omnibus law
kok isu ketenagakerjaan? Bagaimana ceritanya? Jadi, antara diagnosa dengan resepnya sejak
awal sudah tak nyambung," kata Fadli Zon, Rabu 7 Oktober 2020.
Fadli Zon mencatat, ada beberapa isu yang mengusik rasa keadilan buruh. Misalnya, skema
pesangon kepada pekerja yang di-PHK diubah dari sebelumnya 32 bulan upah, kini menjadi 25
bulan upah, Kemudian, penghapusan UMK (Upah Minimum Kabupaten) menjadi UMP (Upah
Minimum Provinsi).
"Padahal, menurut data lapangan, besaran UMP ini pada umumnya adalah di bawah UMK.
Sehingga, alih-alih meningkatkan kesejahteraan buruh, omnibus law ini belum apa-apa sudah
akan menurunkan kesejahteraan mereka," ujar Fadli Selain itu, lanjutnya, hak-hak pekerja yang
sebelumnya dijamin, seperti hak istirahat panjang, uang penghargaan masa kerja, serta
kesempatan untuk bekerja selama 5 hari dalam seminggu, kini tak ada lagi. Sehingga, secara
umum, omnibus law ini memang tak memberi rasa keadilan, bukan hanya buat buruh, tapi juga
buat masyarakat secara umum "Saya bisa memahami kenapa saat ini masyarakat banyak yang
gelisah dan marah terhadap omnibus law. Karena mereka melihat kalau kepentingan dan suara
mereka sama sekali kurang diperhatikan. Kaum buruh, yang saat ini berada dalam posisi sulit
akibat Covid-19, posisinya jadi kian terpojok," ujarnya Sebagai Anggota DPR yang merupakan
penyambung lidah Rakyat, Fadli meminta maaf karena tak bida menjegal UU Ciptaker ini.
Alasannya karena dirinya tak memiliki kekuatan yang cukup untuk memperjuangkannya.
"Sebagai anggota DPR, saya termasuk yang tak dapat mencegah disahkannya UU ini. Selain
bukan anggota Baleg, saya pun termasuk yang terkejut adanya pemajuan jadwal Sidang
Paripurna kemarin, sekaligus mempercepat masa reses. Ini bukan apologi, tapi realitas dari
konfigurasi politik yang ada. Saya mohon maaf," ujar Fadli Zon. (ren).
595
