Page 601 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 OKTOBER 2020
P. 601
Beberapa poin yang menjadi keberatan para pekerja di antaranya soal penghapusan upah
minimum kota/kabupaten (UMK) dan diganti dengan upah minimum provinsi (UMP). Aturan ini
dinilai akan membuat upah pekerja lebih rendah.
Mereka juga mengkritisi tidak adanya batas waktu perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) atau
pegawai kontrak. Aturan ini dinilai merugikan pekerja karena jangka waktu kontrak akan berada
di tangan pengusaha dan status pekerja kontrak bisa selamanya. Selain itu pengusaha sewaktu-
waktu bisa melakukan PHK.
Banyak kalangan menyesalkan pengesahan RUU yang sarat kontroversi ini. Pertama, karena
banyak pasal di RUU ini yang dinilai bermasalah dan merugikan rakyat, khususnya para pekerja.
Selain itu, RUU ini disahkan di tengah meruaknya virus Corona dan pandemi yang belum
sepenuhnya terkendali.
Ada kesan, pemerintah dan DPR RI sengaja memanfaatkan pandemi guna meloloskan RUU ini.
Pasalnya, saat ini semua mata tertuju pada penanganan virus Corona dan konsentrasi tercurah
pada upaya menangani pandemi.
Pembahasan RUU ini juga dilakukan diam-diam seperti mengejar setoran. Masa reses juga tetap
digunakan untuk membahas RUU yang dinilai "cacat" ini.
RUU ini bahkan pernah dibahas secara diam-diam di sebuah hotel pada akhir pekan. Padahal
menurut aturan, kegiatan atau rapat selama pandemi hanya dilakukan pada Senin hingga Jumat.
Kondisi ini tentu mencurigakan dan menyisakan pertanyaan. Kenapa DPR harus diam-diam dan
seperti mengejar setoran hanya untuk membahas dan mengesahkan sebuah undang-undang.
Sikap pemerintah dan DPR RI yang ngotot membahas dan mengesahkan RUU Cipta Kerja ini
seolah berbanding terbalik dengan penanganan pandemi. Pasalnya, hingga saat ini penyebaran
dan penularan virus asal Wuhan, China ini masih terus terjadi.
Bahkan dalam beberapa pekan terakhir, angka kasus positif Covid-19 mencapai empat ribuan
dalam sehari. Mengutip data Satuan Tugas Penanganan Covid-19, kasus terkonfirmasi positif
Covid-19 di Indonesia per Selasa, 6 Oktober 2020 sudah menembus angka 300 ribu lebih.
Jumlah tersebut merupakan angka yang sangat besar dan menunjukkan bahwa penularan virus
Corona masih terus terjadi. Jika dibandingkan dengan angka global, Indonesia saat ini
menduduki peringkat 137 dari 216 negara, dengan jumlah kasus sebesar 1.120 per 1 juta
penduduk. Indonesia menduduki peringkat 102 dari 216 negara dengan jumlah kematian 41 per
1 juta penduduk.
Satgas Covid-19 mencatat, dalam dua pekan terakhir penanganan Covid-19 di sembilan provinsi
prioritas ditambah Banten juga menunjukkan jumlah kasus aktif secara nasional masih terus
meningkat.
Sejak Presiden Joko Widodo menunjuk Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Luhut Binsar
Pandjaitan dan Ketua Satgas Covid-19 Doni Monardo untuk menangani Covid-19 di provinsi
prioritas, yakni DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, Kalimantan
Selatan, Sulawesi Selatan, Papua, Bali ditambah Banten, jumlah kasus aktif secara nasional terus
meningkat.
Sementara, vaksin yang digadang-gadang bisa menekan penularan tak kunjung datang. Padahal,
vaksin akan menjadi senjata untuk melawan penyebaran dan penularan virus corona.
600
