Page 605 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 OKTOBER 2020

Judul PB PMII Instruksikan Anggotanya Gelar Aksi Penolakan Omnibus Law
Nama Media jawapos.com
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://www.jawapos.com/nasional/07/10/2020/pb-pmii-instruksikan-
anggotanya-gelar-aksi-penolakan-omnibus-law/
Jurnalis redaksi
Tanggal 2020-10-07 09:40:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif

Narasumber

negative - Agus Mulyono Herlambang (Ketua Umum Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa
Islam Indonesia (PB PMII)) Untuk itu, PB PMII menolak keras UU Cipta Kerja dan
mengintruksikan PMII di seluruh Indonesia untuk melakukan aksi penolakan UU Cipta Kerja

positive - Agus Mulyono Herlambang (Ketua Umum Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam
Indonesia (PB PMII)) cetus Agus. UU Cipta Kerja, sambung Agus, akan mengubah banyak
tatanan kehidupan perekonomian daerah dan nasional. Serta juga akan berdampak pada
perubahan ekonomi keuangan individu rakyat. Dalam proses pembentukannya, produk legislasi
itu dinilai tidak partisipatif dan eksklusif. Seharusnya, proses pembuatannya dilakukan dengan
para pekerja untuk menyerap aspirasi pihak pekerja yang diatur. ''Proses pembentukannya
melanggar prinsip kedaulatan rakyat sesuai Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 dan tidak mencerminkan
asas keterbukaan sesuai Pasal 5 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan. Terlebih, pembentukan dan pengesahannya dilakukan ditengah pandemi
Covid-19

negative - Agus Mulyono Herlambang (Ketua Umum Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa
Islam Indonesia (PB PMII)) beber Agus. Menurut Agus, DPR dan Pemerintah tidak pro terhadap
rakyat kecil khsusunya buruh, sebab terdapat beberapa pasal-pasal bermasalah dan
kontroversial yang ada didalam Bab IV Ketenagakerjaan UU Cipta Kerja. Sejumlah pasal-pasal
bermasalah tersebut diantaranya Pasal 59 terkait kontrak tanpa batas; Pasal 79 hari libur
dipangkas; Pasal 88 mengubah terkait pengupahan pekerja; Pasal 91 aturan mengenai sanksi
bagi pengusaha yang tidak membayarkan upah sesuai ketentuan dihapus lewat UU Cipta Kerja;
Pasal 169 UU Cipta Kerja menghapus hak pekerja atau buruh mengajukan permohonan
pemutusan hubungan kerja (PHK), jika merasa dirugikan oleh perusahaan. ''PB PMII merasa
miris DPR dan Pemerintah akan memperkecil kemungkinan pekerja WNI untuk bekerja, karena
UU Cipta Kerja mengapus mengenai kewajiban mentaati ketentuan mengenai jabatan dan
kompetensi bagi para Tenaga Kerja Asing (TKA). Dengan disahkannya UU Cipta Kerja, TKA akan
lebih mudah masuk karena perusahaan yang mensponsori TKA hanya membutuhkan Rencana
Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA), tanpa izin lainnya

negative - Agus Mulyono Herlambang (Ketua Umum Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa
Islam Indonesia (PB PMII)) PB PMII sangat kecewa UU Cipta Kerja menghilangkan point

604