Page 606 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 OKTOBER 2020
P. 606
keberatan rakyat mengajukan gugatan ke PTUN apabila perusahaan atau pejabat tata usaha
negara menerbitkan izin lingkungan tanpa disertai Amdal. Sangat jelas disini, DPR dan
Pemerintah berpihak pada kepentingan korporasi dan oligarki tanpa peduli terhadap kerusakan
lingkungan dan kehidupan rakyat
positive - Agus Mulyono Herlambang (Ketua Umum Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam
Indonesia (PB PMII)) PB PMII juga kecewa DPR dan Pemerintah mengkapitalisasi sektor
pendidikan dengan memasukan aturan pelaksanaan perizinan sektor pendidikan melalui
perizinan berusaha dan diatur lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah. Hal ini termuat dalam
Paragraf 12 Pendidikan dan Kebudayaan Pasal 65 ayat (1) dan (2) UU Cipta Kerja
Ringkasan
- Ketua Umum Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB PMII) Agus Mulyono
Herlambang menyerukan kepada seluruh anggotanya di Indonesia untuk melakukan aksi
penolakan terhadap Undang-Undang Omnibus Law tentang Cipta Kerja. Sebab, Pemerintah dan
DPR dinilai telah memfasilitasi kepentingan monopoli ekonomi korporasi dan oligarki yang
dilegalkan dalam UU Cipta Kerja, bukan untuk mendorong pemulihan ekonomi nasional.
PB PMII INSTRUKSIKAN ANGGOTANYA GELAR AKSI PENOLAKAN OMNIBUS LAW
- Ketua Umum Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB PMII) Agus Mulyono
Herlambang menyerukan kepada seluruh anggotanya di Indonesia untuk melakukan aksi
penolakan terhadap Undang-Undang Omnibus Law tentang Cipta Kerja. Sebab, Pemerintah dan
DPR dinilai telah memfasilitasi kepentingan monopoli ekonomi korporasi dan oligarki yang
dilegalkan dalam UU Cipta Kerja, bukan untuk mendorong pemulihan ekonomi nasional.
"Untuk itu, PB PMII menolak keras UU Cipta Kerja dan mengintruksikan PMII di seluruh Indonesia
untuk melakukan aksi penolakan UU Cipta Kerja," kata Agus Mulyono dalam keterangannya,
Rabu (7/10).
Agus berpendapat, UU Cipta Kerja tidak mencerminkan pemerintahan yang baik ( good
governance ). PB PMII juga berencana akan melakukan judicial review (JR) ke Mahkamah
Konstitusi (MK) terkait UU Cipta Kerja yang dinilai menyengsarakan rakyat.
''Tentu, PB PMII akan melakukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi, sebab sebelumnya PB PMII
pun pernah melakukan uji materi UU MD3 ke MK. Maka, tidak segan-segan PB PMII melakukan
uji materi UU Cipta Kerja," cetus Agus.
UU Cipta Kerja, sambung Agus, akan mengubah banyak tatanan kehidupan perekonomian
daerah dan nasional. Serta juga akan berdampak pada perubahan ekonomi keuangan individu
rakyat.
Dalam proses pembentukannya, produk legislasi itu dinilai tidak partisipatif dan eksklusif.
Seharusnya, proses pembuatannya dilakukan dengan para pekerja untuk menyerap aspirasi
pihak pekerja yang diatur.
''Proses pembentukannya melanggar prinsip kedaulatan rakyat sesuai Pasal 1 ayat (2) UUD 1945
dan tidak mencerminkan asas keterbukaan sesuai Pasal 5 UU No. 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Terlebih, pembentukan dan pengesahannya
dilakukan ditengah pandemi Covid-19," cetus Agus.
605
