Page 611 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 OKTOBER 2020
P. 611
Said mengemukakan, aksi buruh dilakukan tertib, damai, dan tanpa anarki untuk meminta
pemerintah dan DPR RI membatalkan Omnibus Law karena ada persoalan mendasar dalam UU
Cipta Kerja yang merugikan buruh.
Persoalan mendasar yang merugikan buruh dalam undang-undang yang disahkan pada Senin
(5/10) tersebut, menurut dia, meliputi pengurangan pesangon, penerapan sistem kontrak dan
alih daya, penetapan upah minimum, hingga potensi hilangnya jaminan kesehatan dan pensiun
bagi pekerja akibat penerapan sistem kontrak dan alih daya.
Guna memprotes pengesahan undang-undang itu, menurut Said, aksi mogok nasional sejak
Selasa (6/10) dilakukan di sejumlah daerah termasuk Serang, Cilegon, Tangerang, Jakarta,
Depok, Bogor, Bekasi, Karawang, Purwakarta, Cianjur, Bandung, Semarang, Surabaya,
Pasuruan, Gresik, Mojokerto, Lampung, Medan, Deli Serdang, Batam, Banda Aceh, Banjarmasin,
dan Gorontalo.
Said mengingatkan para pekerja agar tetap mengutamakan kesehatan dan menghindari risiko
penularan COVID-19 dengan memakai masker dan menjaga jarak selama aksi. (Antara).
610
