Page 612 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 OKTOBER 2020
P. 612
Judul UU Cipta Kerja Dinilai Cacat Hukum, KRPI: Pemerintah Hanya Libatkan
Pengusaha
Nama Media pikiran-rakyat.com
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://www.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-01807555/uu-cipta-kerja-
dinilai-cacat-hukum-krpi-pemerintah-hanya-libatkan-pengusaha
Jurnalis Tim PRMN 03
Tanggal 2020-10-07 09:32:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif
Narasumber
positive - Saepul Tavip (Sekertaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Konfederasi Rakyat Pekerja
Indonesia (DPP KRPI) Dari sisi formil, sejak diumumkan Presiden tentang rencana pembuatan
UU Cipta Kerja dengan metode Omnibus Law, pemerintah tidak terbuka untuk melibatkan
masyarakat dalam proses pembuatan RUU Cipta Kerja tersebut
positive - Saepul Tavip (Sekertaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Konfederasi Rakyat Pekerja
Indonesia (DPP KRPI) Pemerintah hanya melibatkan kalangan pengusaha untuk membuat draft
RUU Cipta Kerja ini, hingga diserahkan ke
negative - Saepul Tavip (Sekertaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Konfederasi Rakyat Pekerja
Indonesia (DPP KRPI) Omnibus Law UU Ciptaker Dinilai Cacat Hukum, KRPI Ajukan Judicial
Review
neutral - Saepul Tavip (Sekertaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Konfederasi Rakyat Pekerja
Indonesia (DPP KRPI) Sehingga terindikasi ada pihak yang sengaja membelokkan poin-poin
kesepakatan Panja
positive - Saepul Tavip (Sekertaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Konfederasi Rakyat Pekerja
Indonesia (DPP KRPI) KRPI pun berharap seluruh komponen gerakan Serikat Pekerja di
Indonesia untuk bahu membahu, kompak menolak UU Cipta Kerja yang sangat merugikan rakyat
pekerja ini dengan tetap menjaga keselamatan pekerja dari bahaya Covid-19
Ringkasan
- Sekertaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Konfederasi Rakyat Pekerja Indonesia (DPP KRPI),
Saepul Tavip menilai bahwa Undang-Undang Cipta Kerja cacat hukum, baik secara formil dan
materil. Bahkan dari awal pembuatan Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja, Saepul
menganggap, pemerintah tidak terbuka untuk melibatkan masyarakat.
611
