Page 617 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 OKTOBER 2020

Judul UU Cipta Kerja
Nama Media Analisa Daily
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL Pg12
Jurnalis Tajuk
Tanggal 2020-10-07 09:25:00
Ukuran 233x74mmk
Warna Warna
AD Value Rp 36.348.000

News Value Rp 109.044.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif

Ringkasan
DEWAN Perwakilan Rakyat (DPR) bersama pemerintah sepakat mengesahkan Omnibus Law
Rancangan (Undang-undang (RUU) Cipta Kerja menjadi UU pada rapat paripurna yang digelar
Senin (5/10). Dari sembilan fraksi DPR, enam fraksi menyetujui yaitu Fraksi PDIP, Partai
Gerindra, Partai Golkar, Partai Kebangkitan Bangsa, Nasdem dan Partai Persatuan
Pembangunan. Satu fraksi yaitu Partai Aamanat Nasional menyetujui dengan catatan. Sementara
dua fraksi lainnya Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera menolak.

UU CIPTA KERJA

DEWAN Perwakilan Rakyat (DPR) bersama pemerintah sepakat mengesahkan Omnibus Law
Rancangan (Undang-undang (RUU) Cipta Kerja menjadi UU pada rapat paripurna yang digelar
Senin (5/10). Dari sembilan fraksi DPR, enam fraksi menyetujui yaitu Fraksi PDIP, Partai
Gerindra, Partai Golkar, Partai Kebangkitan Bangsa, Nasdem dan Partai Persatuan
Pembangunan. Satu fraksi yaitu Partai Amanat Nasional menyetujui dengan catatan. Sementara
dua fraksi lainnya Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera menolak.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto yang hadir mewakili pemerintah bersama Menteri
Tenaga Kerja Ida Fauziyah, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar,
Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Agraria Tata
Ruang/Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil, dan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly,
meyakini UU Cipta Kerja akan bermanfaat besar dalam mendorong pemulihan ekonomi nasional
serta membawa Indonesia memasuki era baru perekonomian global. UU Cipta Kerja akan
mendorong reformasi regulasi dan debirokratisasi, sehingga pelayanan pemerintahan akan lebih
efisien, mudah, dan pasti

Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Supratman Andi Agus menjelaskan, sampai kepada
pengesahan, Baleg DPR bersama pemerintah dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) telah
melaksanakan rapat sebanyak 64 kali yaitu dua kali rapat kerja, 56 kali rapat panja, dan enam
kali rapat timus/timsin. Sebuah perjalanan yang cukup panjang untuk mengesahkan sebuah UU.

Meski melalui jalan yang cukup panjang dan disahkan di tengah pandemi Covid-19, UU Cipta
Kerja ini tetap mengandung kontroversi dan penolakan dari kalangan buruh. Buruh menilai UU
616