Page 613 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 OKTOBER 2020
P. 613
UU CIPTA KERJA DINILAI CACAT HUKUM, KRPI: PEMERINTAH HANYA LIBATKAN
PENGUSAHA
- Sekertaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Konfederasi Rakyat Pekerja Indonesia (DPP KRPI),
Saepul Tavip menilai bahwa Undang-Undang Cipta Kerja cacat hukum, baik secara formil dan
materil.
Bahkan dari awal pembuatan Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja, Saepul
menganggap, pemerintah tidak terbuka untuk melibatkan masyarakat.
"Dari sisi formil, sejak diumumkan Presiden tentang rencana pembuatan UU Cipta Kerja dengan
metode Omnibus Law, pemerintah tidak terbuka untuk melibatkan masyarakat dalam proses
pembuatan RUU Cipta Kerja tersebut," ujarnya dalam keterangan pers pada Selasa malam, 6
Oktober 2020.
Hal tersebut justru bertentangan dengan Pasal 96 UU Nomor 12 tahun 2011 bahwa dalam proses
pembuatan suatu UU wajib melibatkan masyarakat. Selain itu, Saepul pun menilai bahwa dalam
pembuatan draft RUU Cipta Kerja, pemerintah hanya melibatkan kalangan pengusaha.
"Pemerintah hanya melibatkan kalangan pengusaha untuk membuat draft RUU Cipta Kerja ini,
hingga diserahkan ke " tutur dia.
Sebagaimana diberitakan pikiranrakyat-bandungraya.com dalam artikel, " Omnibus Law UU
Ciptaker Dinilai Cacat Hukum, KRPI Ajukan Judicial Review " , selain itu, sejumlah pasal yang
telah disepakati di tingkat Panja ternyata berbeda dengan isi pasal UU Cipta Kerja yang
disahkan.
Salah satunya, Pasal 59 tentang Perjanjian Waktu Kerja Tertentu (PKWT) dan Pasal 66 tentang
alih daya (outsourcing).
Dalam pembahasan RUU Cipta Kerja di tingkat Panja, telah disepakati untuk kembali ke UU
13/2003. Akan tetapi, dalam UU Cipta Kerja yang telah disahkan, ternyata berbeda dengan isi
kesepakatan Panja.
"Sehingga terindikasi ada pihak yang sengaja membelokkan poin-poin kesepakatan Panja,"
katanya.
Dihapusnya syarat PKWT maksimal tiga tahun dan sekali perpanjangan PKWT, serta
dibebaskannya outsourcing akan menyebabkan semakin banyak pekerja yang diperlakukan
dengan sistem PKWT dan outsourcing.
Padahal telah menjadi rahasia umum bahwa pekerja PKWT dan outsourcing adalah pekerja yang
rentan dilanggar hak-hak normatifnya. Pelanggaran hak normatif ini meliputi upah umum
(termasuk upah lembur), dan jaminan sosial.
Oleh karena itu, KRPI akan menempuh jalur perlawanan dengan mengajukan Judicial Review
ke Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menolak seluruh isi klaster Ketenagakerjaan di UU Cipta
Kerja .
" KRPI pun berharap seluruh komponen gerakan Serikat Pekerja di Indonesia untuk bahu
membahu, kompak menolak UU Cipta Kerja yang sangat merugikan rakyat pekerja ini dengan
tetap menjaga keselamatan pekerja dari bahaya Covid-19," kata Saepul.***(Elfrida Chania
S/Pikiranrakyat-bandungraya.com).
612
