Page 618 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 OKTOBER 2020

Cipta Kerja ini "lebih buruk" dibanding UU Ketenagakerjaan sebelumnya yaitu UU Nomor 13
Tahun 2003. Banyak aturan (pasal) dari UU ini yang merugikan buruh.
Ketentuan yang menjadi ancaman bagi buruh adalah batas waktu perjanjian kerja waktu tertentu
(PKWT) atau pegawai kontrak. UU Cipta Kerja tidak menyebutkan batas waktu PKWT. UU itu,
hanya menyebutkan ketentuan mengenai jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaan, jangka waktu,
dan batas waktu perpanjangan PKWT diatur dengan peraturan.

Dalam UU 13/2003, batas waktu perpanjangan PKWT paling lama dua tahun, dan hanya bisa
diperpanjang satu kali untuk jangka waktu paling lama satu tahun. Dengan tidak adanya batas
waktu bagi buruh kontrak, maka buruh bisa saja dikontrak untuk sepanjang waktu (abadi) dan
tidak akan menjadi buruh tetap. Dengan kondisi seperti ini, perusahaan sewaktu-waktu bisa
melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK).

Aturan lain yang dianggap merugikan buruh adalah penghapusan upah minimun kota/kabupaten
(UMK) dan diganti dengan upah minimun provinsi. Seperti diketahui, selama ini GMP selalu lebih
rendah dari UMK. Dengan adanya ketentuan ini buruh merasa khawatir penghasilan yang akan
diperolehnya akan turun dibanding sebelumnya.

UU Cipta Kerja juga akan membuat pesangon turun, dari maksimal 32 kali upah menjadi 25 kali.
Rinciannya, 19 kali upah ditanggung perusahaan dan enam kali upah ditanggung oleh
pemerintah. Enam kali upah yang ditanggung pemerintah melalui BP Jamsostek. Di samping itu
masih ada lagi aturan yang dianggap merugikan buruh seperti soal pemotongan waktu istirahat,
cuti, tenaga kerja asing (TKA) dan lainnya.

Melihat keadaan ini maka tidaklah mengherankan jika kalangan buruh melakukan unjuk rasa
sebagai wujud ketidaksetujuan atas disahkannya UU tersebut. Pertanyaannya, apakah unjuk
rasa, demonstrasi dan sejenisnya efektif untuk menolak keberadaan UU tersebut? Satu sisi, unjuk
rasa bisa dikatakan efektif karena selama ini penolakan tanpa aksi selalu dianggap "angin lalu".
Namun dalam konteks ini unjuk rasa tanpa disertai aksi yang sifatnya formal akan sia-sia. Karena
itu selain menggelar aksi unjuk rasa untuk menolak UU ini, buruh melalui organisasi buruh bisa
melakukan perlawanan melalui uji materi (judicial review) ke Mahkamah Konstitusi (MK). Jadi uji
materi harus dilakukan terutama di tengah pandemi Covid-19 yang belum mereda.

617