Page 607 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 OKTOBER 2020
P. 607
Agus menyebit, UU Cipta Kerja tidak menjamin kepastian hukum dan menjauhkan dari cita-cita
reformasi regulasi. Sebab, pemerintah dan DPR berkilah bahwa RUU Cipta Kerja akan
memangkas banyak aturan yang dinilai overregulated.
''Namun, faktanya akan banyak pendeligasian pengaturan lebih lanjut pada peraturan
pemerintah seperti Peraturan Pemerintah (PP) yang justru dikhawatirkan akan memakan waktu
lama menghambat pelaksanaan kegiatan yang ada didalam UU Cipta Kerja," beber Agus.
Menurut Agus, DPR dan Pemerintah tidak pro terhadap rakyat kecil khsusunya buruh, sebab
terdapat beberapa pasal-pasal bermasalah dan kontroversial yang ada didalam Bab IV
Ketenagakerjaan UU Cipta Kerja. Sejumlah pasal-pasal bermasalah tersebut diantaranya Pasal
59 terkait kontrak tanpa batas; Pasal 79 hari libur dipangkas; Pasal 88 mengubah terkait
pengupahan pekerja; Pasal 91 aturan mengenai sanksi bagi pengusaha yang tidak membayarkan
upah sesuai ketentuan dihapus lewat UU Cipta Kerja; Pasal 169 UU Cipta Kerja menghapus hak
pekerja atau buruh mengajukan permohonan pemutusan hubungan kerja (PHK), jika merasa
dirugikan oleh perusahaan.
''PB PMII merasa miris DPR dan Pemerintah akan memperkecil kemungkinan pekerja WNI untuk
bekerja, karena UU Cipta Kerja mengapus mengenai kewajiban mentaati ketentuan mengenai
jabatan dan kompetensi bagi para Tenaga Kerja Asing (TKA). Dengan disahkannya UU Cipta
Kerja, TKA akan lebih mudah masuk karena perusahaan yang mensponsori TKA hanya
membutuhkan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA), tanpa izin lainnya," urai Agus.
Terlebih, UU Cipta Kerja juga tidak mencerminkan pemerintahan yang baik ( good governance
). Sebab, dalam pembentukannya saja sudah main kucing-kucingan dengan rakyat, apalagi
nantinya saat melaksanakan UU Cipta Kerja, bisa jadi rakyat akan di akal-akali dengan UU Cipta
Kerja.
"PB PMII sangat kecewa UU Cipta Kerja menghilangkan point keberatan rakyat mengajukan
gugatan ke PTUN apabila perusahaan atau pejabat tata usaha negara menerbitkan izin
lingkungan tanpa disertai Amdal. Sangat jelas disini, DPR dan Pemerintah berpihak pada
kepentingan korporasi dan oligarki tanpa peduli terhadap kerusakan lingkungan dan kehidupan
rakyat," sesal Agus.
"PB PMII juga kecewa DPR dan Pemerintah mengkapitalisasi sektor pendidikan dengan
memasukan aturan pelaksanaan perizinan sektor pendidikan melalui perizinan berusaha dan
diatur lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah. Hal ini termuat dalam Paragraf 12 Pendidikan
dan Kebudayaan Pasal 65 ayat (1) dan (2) UU Cipta Kerja," tegasnya.
( Editor : Dinarsa Kurniawan Reporter : Muhammad Ridwan .
606
