Page 604 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 OKTOBER 2020
P. 604
"Untuk agenda DPR itu kan kemungkinan sudah enggak ada. Informasi terakhir yang muncul itu
tanggal 7 dan 8 sudah masa reses. Nah, rencananya kemarin di konsolidasi nasional kita malah
akan aksi di Istana Negara," kata Sunarno kepada CNNIndonesia.com, Selasa (6/10) malam.
Sunarno menyebut, aksi di istana akan mendesak Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) pencabutan UU Ciptaker.
Sunarno memperkirakan aksi di istana akan diikuti setidaknya 20 ribu massa gabungan. Bukan
hanya massa buruh, melainkan juga elemen mahasiswa dan organisasi gerakan masyarakat
secara umum.
"Kalau di istana, perkiraan itu dari buruh, teman-teman mahasiswa, dan organisasi gerakan lain,
sekitar 20 ribu," kata dia.
Pengesahan RUU Ciptaker berbuntut aksi penolakan dari berbagai kelompok masyarakat. Hingga
saat ini, sejumlah aksi penolakan oleh buruh, mahasiswa, maupun organisasi masyarakat sipil
lain dilakukan di berbagai daerah mulai dari Bandung, Tangerang, Bekasi, Subang, Cimahi,
hingga Surabaya.
Sunarno mencatat, gelaran aksi KASBI di beberapa wilayah memang tak sedikit yang berujung
bentrok. Namun demikian, menurut dia, hal itu tak membuat buruh patah semangat untuk terus
menyuarakan aksi penolakan terhadap UU Ciptaker.
"Kalau yang kami di KASBI sebenernya udah biasa juga. Enggak masalah itu. Kalau kawan-kawan
itu malah tambah semangat, tambah solid," kata dia.
Sunarno memastikan KASBI akan memaksimalkan aksi unjuk rasa hingga 8 Oktober mendatang
demi mendesak Jokowi mencabut pengesahan UU Ciptaker.
Langkah itu menjadi upaya massa buruh sebelum opsi mengajukan judicial review atau uji materi
ke Mahkamah Konstitusi (MK).
DPR sebelumnya telah mengesahkan RUU Omnibus Law Ciptaker menjadi UU melalui sidang
paripurna Senin (5/10) lalu.
Jadwal pengesahan ini dipercepat dari jadwal semula 8 Oktober. DPR juga mempercepat masa
reses mulai 6 Oktober kemarin.
Sejumlah serikat buruh di berbagai wilayah pun mengancam aksi mogok nasional menolak
pengesahan UU Ciptaker tersebut.
Aksi di Bandung sendiri sempat berujung ricuh. Massa di depan gedung DPRD Jawa Barat
menggelar aksi teatrikal hingga bakar ban.
(thr).
603
