Page 592 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 OKTOBER 2020

Lebih lanjut, Endang mempersoalkan DPR RI dan Pemerintah yang ngotot mengesahkan
Omnibus Law Ciptaker meski mendapat tentangan kuat dari buruh dan masyarakat luas.
"Ada apa dengan pemerintah? Apakah memang ada desakan kuat dari kaum kapitalis untuk
memanfaatkan situasi pandemi ini disaat posisi kami para buruh sedang lemah?" cetusnya.

TKA China Terpisah, puluhan aktivis mahasiswa menggelar demonstrasi di gedung DPRD
Sulawesi Tenggara menolak UU Cipta Kerja, Selasa (6/10). Namun, tak ada satu pun anggota
dewan yang menemui mereka. Mahasiswa kemudian menyegel gedung DPRD Sultra
menggunakan spanduk yang dicoret Pilox.

Ketua Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Kendari Zulkarnain menilai DPRD Sultra
harusnya ikut bersikap untuk menolak UU Omnibus Law karena itu mempreteli kewenangan
daerah dalam hal investasi yang masuk.

Foto: CNNIndonesia/Asfahan Yahsyi "Rezim Jokowi dan DPR RI memaksakan Omnibus Law
hanya untuk kepentingan bisnis dan mengabaikan kepentingan buruh pekerja. Omnibus Law
juga ini akan melegalkan penguasaan atas tanah rakyat untuk kepentingan investasi," cetusnya,
kepada CNNIndonesia.com , Selasa (6/10).

Ia pun menyebut Omnibus Law akan makin membuka keran tenaga kerja asing (TKA) dari China.
Terebih, investasi besar dari China sudah lama masuk di Sultra.

"Jadi, Omnibus Law ini keran bagi tenaga kerja asing (TKA) asal China. Sebab, investasi China
sangat besar di Sultra," kata Zulkarnain.

Menurutnya, TKA China banyak menguasai jenis pekerjaan yang sebenarnya bisa dilakukan
tenaga kerja lokal. Omnibus Law, kata dia, makin mendelegitimasi posisi tawar tenaga kerja lokal
dalam jenis kerjaan serabutan.
"Bayangkan, TKA China bekerja angkat sekopang yang harusnya bisa dikerjakan tenaga kerja
lokal. Kalau bicara tenaga ahli, tidak mungkin mereka angkat sekopang. Makanya, Omnibus Law
ini bisa menjadi ancaman keberadaan tenaga kerja lokal Indonesia di perusahaan yang
diinvestasikan oleh China," risaunya.

Diketahui, Pasal 81 poin 4 hingga 11 RUU Ciptaker mengubah dan menghapus sejumlah aturan
tentang pekerja asing dalam UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Contohnya, dalam Pasal 81 angka 4 RUU Ciptaker pemerintah menghapuskan kewajiban izin
tertulis bagi pengusaha yang ingin mempekerjakan TKA. Sebelumnya, kewajiban ini tertuang
pada Pasal 42 angka 1 UU Ketenagakerjaan.

Foto: CNN Indonesia/Fajrian Sebagai gantinya, pengusaha hanya diwajibkan memiliki rencana
penggunaan TKA.

"Setiap pemberi kerja yang mempekerjakan tenaga kerja asing wajib memiliki rencana
penggunaan tenaga kerja asing yang disahkan oleh pemerintah pusat", demikian bunyi Pasal 81
angka 4 RUU Ciptaker.

Kemudian, pemerintah juga mempersempit cakupan jabatan yang dilarang diduduki oleh TKA.
Sebelumnya, Pasal 46 UU Ketenagakerjaan menyebut TKA dilarang menduduki jabatan yang
mengurusi personalia dan jabatan-jabatan tertentu yang diatur dengan keputusan menteri.

Namun, Pasal 81 angka 8 RUU Ciptaker menyebutkan Pemerintah hanya melarang TKA
menduduki jabatan yang mengurusi personalia.

(syd/pnd/arh).
591