Page 588 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 OKTOBER 2020

"Semua pekerja pasti mengharapkan menjadi karyawan tetap, jadi tidak mungkin di hapuskan,"
ujarnya.
Mengenai perusahaan yang dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kapanpun juga
merupakan hal yang tidak benar.

Perusahaan tidak bisa melakukan PHK secara sepihak dan tercantum dalam Bab IV Pasal 90
tentang perubahan terhadap Pasal 151 UU 13 Tahun 2003.

"Semua ada aturannya dan tidak boleh sepihak," ucapnya.
Mantan Ketua Banggar itu juga menekankan, Jaminan Sosial dan Kesejahteraan yang
digaungkan akan dihilangkan tidaklah benar.

Isu karyawan berstatus tenaga kerja harian juga berita bohong semata.

Status karyawan tetap masih ada dan tercantum dalam Bab IV Pasal 89 tentang perubahan
terhadap Pasal 56 Ayat 1 UU 13 Tahun 2003.
Sementara itu terkait dengan Isu Pekerja yang meninggal ahli warisnya tidak dapat pesangon
juga berita yang hoaks semata.

"Jaminan Sosial masih ada dan tercantum di Bab IV Pasal 89 tentang perubahan terhadap Pasal
18 UU 40 Tahun 2004. " Ahli waris tetap dapat pesangaon dan tercantum dalam Bab IV Pasal
61," pungkas Azis.

Adapun DPR telah mengesahkan RUU Cipta Kerja menjadi UU pada Rapat Paripurna Senin
(5/10/2020).

Dalam rapat itu, terdapat dua fraksi yaitu PKS dan Demokrat menolak pengesahan Omnibus
Law Cipta Kerja.
Insiden Mikrofon Mati Insiden mikrofon mati saat saat anggota Fraksi Demokrat menyampaikan
interupsi dalam rapat paripurna pengesahan Omnibus Law RUU Cipta Kerja, Senin (5/10/2020)
viral di media sosial.

Rapat paripurna pengesahan RUU Cipta kerja tersebut dipimpin Wakil Ketua DPR RI Azis
Syamsuddin .

Sebelum pengesahan Azis sempat beradu pendapat dengan anggota Fraksi Partai Demokrat
Benny K Harman dalam rapat paripurna tersebut.

Mengenai insiden tersebut, Azis Syamsuddin membantah bila mikrofon sengaja dimatikan.

"Kalau miknya mati itu di dalam tatib setiap lima menit mik otomatis mati. Diatur di dalam tata
tertib disahkan dalam rapat paripurna tanggal 2 April 2020," kata Azis di Kompleks Parlemen,
Senayan, Jakarta, Selasa (6/10/2020).

Diketahui, pada rapat paripurna kemarin, Benny merasa tidak diberikan hak berbicara.

Sedangkan Aziz menyampaikan bahwa Fraksi Demokrat sudah diberi tiga kali kesempatan
berbicara dalam rapat paripurna itu.
Azis membantah dirinya meminta Ketua DPR RI Puan Maharani mematikan mik saat interupsi
dari Fraksi Partai Demokrat .

587